Sumbawa Barat (NTBSatu) — Status keanggotaan Kabupaten Sumbawa Barat dalam jaringan Open Government Partnership Local terancam tereliminasi. Inisiatif global transparansi publik tersebut mengabarkan potensi pencabutan status akibat kendala koordinasi di tingkat daerah.
Point of Contact OGP KSB, Benny Tanaya, membeberkan persoalan komunikasi serta komitmen pemerintah daerah yang terputus. Pihak sekretariat menilai Sumbawa Barat mengabaikan beberapa syarat administrasi rencana aksi hingga tahun 2029.
“Ada masalah komunikasi, komitmen, dan koordinasi yang terputus,” ujar Benny, Jumat, 31 Juli 2026.
Ancaman eliminasi dari panggung internasional tersebut memicu sorotan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah KSB akhirnya mengakui keberadaan dinamika keretakan komunikasi di lapangan.
Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi BRIDA KSB, Indrajaya, membenarkan akar masalah bersumber dari komunikasi yang terputus bersama unsur LSM. Pihaknya mengklaim masalah tersebut terjadi pada personil lembaga yang mengawal program sejak 2021.
“Namun, yang terjadi sebenarnya adalah adanya komunikasi yang terputus,” ujar Indrajaya.
BRIDA KSB telah berkonsultasi dengan Sekretariat Nasional OGP di Bappenas Jakarta terkait kepastian agenda 2026. Pihak Seknas mengonfirmasi belum ada kejelasan jadwal kegiatan OGP tingkat lokal maupun global.
Indrajaya menepis tudingan mengenai pelemahan komitmen kepala daerah dalam menjalankan agenda keterbukaan informasi. Bupati Sumbawa Barat mengirimkan surat pernyataan komitmen resmi bernomor 000.4.7.3/114/BRIDA/2026 ke Seknas OGP Jakarta.
“Rencana aksi lima tahunan juga sudah kami sampaikan,” tegas Indra.
BRIDA KSB menegaskan belum menerima surat keputusan resmi terkait pemberhentian keanggotaan dari OGP Global. Pemerintah daerah masih menunggu pemberitahuan resmi dari Open Government Indonesia selaku pengelola tingkat nasional.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengawal inovasi Sumbawa Barat. BRIDA KSB mendesak OGI pusat tampil lebih agresif merangkul daerah lain di Indonesia.
Isu ancaman eliminasi ini menjadi ujian serius bagi transparansi tata kelola pemerintahan Sumbawa Barat. Publik menantikan kepastian status keanggotaan KSB pada platform keterbukaan informasi tingkat dunia tersebut. (*)
