Mataram (NTBSatu) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) NTB menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program Rumah Layak Huni (Mahyani) dan Zakat untuk Kelompok Usaha Produktif (Z-KUP) Tahun 2026 di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Rabu, 29 Juli 2026.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Program Desa Berdaya Berbasis Zakat: Sinergi Pemerintah Provinsi dan BAZNAS Menuju NTB Makmur Mendunia”.
Rakernis sekaligus menjadi ajang peluncuran Program Pemberdayaan Baznas NTB Tahun 2026. Melalui langkah tersebut, Baznas NTB memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua Baznas NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad, Direktur Utama BPR NTB, kepala OPD, pengurus Baznas kabupaten dan kota, serta ratusan peserta menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan, Baznas merupakan mitra strategis pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
“Yang sudah baik wajib kita lanjutkan, sementara yang belum maksimal harus terus diperbaiki agar manfaat zakat semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Zakat memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan pemberdayaan umat,” tegasnya.
Zakat Produktif Dorong Kemandirian Mustahik
Indah Dhamayanti Putri menilai, Program Desa Berdaya mampu menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa, terutama saat alokasi dana desa mengalami penurunan.
Menurutnya, setiap program pemberdayaan harus melahirkan peluang usaha baru dan mencetak pelaku usaha yang tangguh.
“Program pemberdayaan harus membuka pintu rezeki yang lebih luas, melahirkan usaha-usaha baru, dan mencetak pelaku usaha yang tangguh,” katanya.
Ia juga meminta agar Program Mahyani benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima bantuan serta memprioritaskan kelompok desil satu dan desil dua sebagai upaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Ketua Baznas NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad menjelaskan, Baznas kini mengarahkan kebijakan menuju zakat produktif melalui konsep Transformasi Sosio-Ekonomi Mustahik. Strategi tersebut menjadi fondasi pengembangan Desa Berdaya yang mandiri dan berkelanjutan.
“BAZNAS NTB berkomitmen menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Seluruh program pemberdayaan akan terus disinergikan dengan visi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan Desa Berdaya berbasis zakat,” ujar Iqbal Murad.
Ia menegaskan zakat harus menjadi instrumen pembangunan sosial yang memberi manfaat jangka panjang.
“Kami ingin zakat tidak hanya menyelesaikan persoalan hari ini, tetapi menjadi modal perubahan kehidupan masyarakat di masa depan. Melalui Desa Berdaya, Mahyani, Z-KUP, pelatihan vokasi, hingga berbagai program ekonomi produktif lainnya. Kami optimistis semakin banyak mustahik yang naik kelas menjadi masyarakat mandiri bahkan menjadi muzaki,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Baznas NTB juga meluncurkan Program Pemberdayaan 2026 yang mencakup lima pilar, yakni ekonomi, vokasi, pendidikan, kesehatan, dan desa.
Sepanjang 2025, jumlah penerima manfaat program pemberdayaan mencapai 3.149 orang atau naik 37,14 persen dibandingkan 2024 yang berjumlah 2.296 orang.
Kenaikan itu terlihat pada Program Mahyani, Gerobak Z-KUP, pendampingan berobat lanjut, serta bantuan sarana dan modal usaha.
Baznas NTB berharap sinergi bersama Pemerintah Provinsi NTB mampu memperluas manfaat zakat sekaligus mempercepat lahirnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. (*)
