Kota Mataram

Pemkot Mataram Selektif Isi Jabatan Kosong

Mataram (NTBSatu)Pemerintah Kota Mataram selektif mengisi puluhan posisi kosong di jajaran birokrasi.

Meski mengedepankan selektivitas, kalangan legislatif mengingatkan agar proses tersebut tidak berlarut-larut.

Melalui tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), Pemkot saat ini masih melakukan pemetaan untuk pengisian jabatan eselon II, III hingga IV yang belum terisi.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri yang juga Ketua Baperjakat menegaskan, pengisian jabatan tidak sekadar soal kecepatan, tetapi juga kualitas.

“Kami masih melakukan pemetaan jabatan yang kosong. Proses ini tidak bisa tergesa-gesa karena berkaitan dengan kualitas aparatur dan keberlangsungan pemerintahan,” ungkapnya, Jumat, 17 April 2026.

Ia memastikan proses seleksi dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi faktor subjektif.

“Penilaian tidak berdasarkan suka atau tidak suka, tetapi mengacu pada kinerja, loyalitas, dan rekam jejak,” jelasnya.

Legislatif Ingatkan Batas Waktu

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Zuhar Parhi, menilai pengisian jabatan tetap perlu memiliki batas waktu yang jelas.

Menurutnya, kekosongan jabatan terlalu lama berpotensi menghambat jalannya program pemerintahan.

“Perlu ada tenggat waktu yang pasti, jangan sampai terlalu lama karena banyak program yang menunggu untuk dijalankan,” katanya, Minggu, 19 April 2026.

Ia menambahkan, proses seleksi memang harus cermat, namun tidak boleh mengabaikan aspek kecepatan.

“Prinsipnya harus cepat sekaligus tepat, agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Ada Dampak Efisiensi Anggaran

Di sisi lain, belum terisinya jabatan juga berdampak pada penghematan anggaran daerah. Beberapa komponen belanja tidak terserap karena belum adanya pejabat definitif.

“Ada penghematan, terutama dari tambahan penghasilan pegawai dan operasional kendaraan dinas,” ujar Alwan.

Anggaran tersebut nantinya akan tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan direncanakan digunakan kembali dalam APBD Perubahan.

“Silpa itu akan kita bahas kembali untuk mendukung program prioritas,” tukasnya. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button