Rancangan RKPD 2027, Pemerintah KSB Fokus Akselerasi Pelayanan Dasar dan Klaster Ekonomi Baru
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menetapkan, prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui forum konsultasi publik di Ruang Rapat Gili Paserang, Gedung Graha Praja, Kamis, 26 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi tahap awal penyusunan arah pembangunan daerah yang realistis, terukur, dan selaras dengan kemampuan fiskal serta aspirasi masyarakat.
Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., menegaskan, forum konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Keinginan tentu banyak, tetapi sumber daya, tenaga, dan anggaran terbatas. Karena itu, perencanaan harus realistis dan fokus pada program prioritas,” ujarnya.
Wabup Hanipah juga meminta, seluruh perangkat daerah menjadikan hasil Musrenbang desa dan kelurahan sebagai pijakan utama penentuan kebijakan pembangunan. “Usulan masyarakat mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dan harus menjadi acuan program prioritas,” tambahnya.
Tujuh Prioritas Utama
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, Suhadi, S.P., M.Si., menjelaskan Rancangan RKPD 2027 mengusung tema “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru.”
Tema ini dijabarkan dalam tujuh prioritas utama di antaranya yakni: Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar bagi masyarakat. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam. Mengembangkan klaster ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan dan kemandirian daerah.
Kemudian, Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Memberdayakan UMKM dan mempermudah akses permodalan. Melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Serta Memperbaiki tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan inovatif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Merliza, S.Sos.I., M.M., menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal secara cermat karena sebagian anggaran daerah masih terserap untuk belanja rutin dan pegawai.
Oleh karena itu, Pemerintah KSB bersama DPRD sepakat menekankan efisiensi program dan memfokuskan pembangunan pada prioritas yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dan pusat.
Langkah ini diharapkan menghasilkan RKPD 2027 yang komprehensif, implementatif, dan berdampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat. (*)
