DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Gedung DPRD NTB, Ketua Dewan Usulkan Bangun Ruang Aspirasi
Mataram (NTBSatu) – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan Gedung DPRD Provinsi NTB melalui mekanisme lelang dini.
Langkah itu memungkinkan kontraktor langsung memulai pekerjaan setelah pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pada awal tahun 2026.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan, pemerintah pusat telah berkomitmen membiayai pembangunan gedung DPRD NTB yang terbakar akibat kerusuhan saat demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.
“Pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun gedung ini. Kami hari ini datang memastikan seluruh proses berjalan agar pembangunannya bisa segera dimulai,” kata Lasarus saat meninjau lokasi, Rabu, 22 Juli 2026.
Lasarus menjelaskan, tim teknis telah menyusun masterplan pembangunan. Kementerian terkait kini merampungkan desain bangunan sebelum mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Komisi V DPR RI.
“Masterplan sudah ada, desain sedang dibuat. Begitu desain selesai, kami minta segera usulkan anggaran dan Komisi V siap menyetujuinya,” ujarnya.
Ia mengatakan, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum telah mengarahkan jajaran teknis melaksanakan lelang dini. Cara tersebut memangkas waktu administrasi sehingga kontraktor dapat langsung menandatangani kontrak ketika anggaran tersedia.
“Kami minta lelang dini lebih dulu. Begitu anggaran tersedia, kontraktor langsung berkontrak dan pekerjaan segera berjalan,” katanya.
Lasarus berharap, percepatan administrasi membuat pembangunan gedung DPRD NTB selesai sekitar 11 bulan. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat setiap tahapan agar proyek tidak tertunda.
Desain Dipilih
Ia juga mengungkapkan, pimpinan DPRD NTB telah memilih alternatif desain nomor dua sebagai rancangan bangunan baru.
Tim teknis selanjutnya akan menyelesaikan desain detail sebelum menghitung kebutuhan anggaran.
“Di desain nomor dua sudah kami pilih. Setelah desain selesai, kami upayakan anggarannya lalu langsung berkontrak melalui lelang dini,” ujarnya.
Lasarus belum menyebut, nilai anggaran pembangunan karena tim teknis masih menyusun desain akhir. Namun, ia memastikan pemerintah pusat tetap menyediakan pendanaan setelah proses perencanaan selesai.
“Kami belum bisa menyebut anggarannya karena desain belum selesai. Intinya, setelah desain rampung, dananya tersedia,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengusulkan penambahan Ruang Aspirasi dalam rancangan pembangunan kembali Gedung DPRD NTB.
Ruangan tersebut akan menjadi lokasi khusus untuk menerima penyampaian aspirasi masyarakat.
Isvie mengatakan, Ruang Aspirasi akan memudahkan DPRD menerima aksi demonstrasi secara lebih tertata tanpa mengganggu aktivitas pelayanan dan kerja kedewanan.
“Ruang itu menjadi tempat kami menerima demonstrasi. Itu penting Pak Ketua, karena dalam setahun kami menerima sekitar 200 kali aksi demonstrasi,” katanya.
Ia berharap, pemerintah pusat segera mempercepat pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB agar aktivitas kedewanan dan pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal. (*)
