Membedah Kriteria Sekda NTB: Dorong Calon Berintegritas dan Proses Transparan
Mataram (NTBSatu) – Dalam momentum penting menjelang pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) menggelar Dialog Publik bertajuk “Siapa Pantas: Kriteria Ideal Sekda NTB dalam Mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia”, Kamis, 9 Oktober 2025 di Meeino Warking, Kota Mataram.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Di antaranya Dr. Asrin, M.Pd (Akademisi Unram), Nurdin Ranggabarani, M.H (pengamat politik), dan Muhammad Aminurlah, S.E (anggota DPRD NTB).
Diskusi ini disambut antusias puluhan mahasiswa dan pemuda dari sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP).
Mengupas Kriteria Ideal
Ketua Bidang PPD HMI Cabang Mataram, Fauzi M. Adiyatma menyampaikan, jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang menentukan arah dan stabilitas birokrasi daerah.
Menurutnya, publik perlu terlibat aktif menilai figur yang layak menduduki posisi tersebut agar proses seleksi tidak terkontaminasi kepentingan politik.
“Kami ingin mendorong transparansi, partisipasi publik, dan penerapan merit system dalam proses pemilihan Sekda NTB. Jabatan ini bukan soal kedekatan politik, tapi soal kapasitas, integritas, dan rekam jejak,” ujarnya.
Sementara Dr. Asrin dalam kaca mata akademisi menyoroti pentingnya meritokrasi dalam reformasi birokrasi, di mana jabatan publik harus diberikan berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan.
Ia menekankan, Sekda ideal harus mampu menjadi penjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik daerah. Selain itu, seorang Sekda mesti paham program yang dicanangkan pemerintah daerah baik prioritas maupun program turunan lainnya.
“Proses seleksi harus teguh dan kekeh dalam sistem demokrasi berkeadilan agar sistem meritokrasi terhindar dari praktik politisasi. Paling penting adalah memiliki kemampuan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dan kepemudaan,” jelasnya.
Dari sisi politik, Nurdin Ranggabarani mengingatkan tentang risiko intervensi politik dalam pemilihan pejabat birokrasi.
Dorong Kajian
Ia menegaskan, perlunya komitmen kepala daerah menjaga netralitas ASN agar kepercayaan publik tidak luntur. Sebagaimana merit system sendiri telah menjadi amanat nasional dalam reformasi birokrasi melalui peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Dialog ini menjadi sinyal keras kepada pemprov NTB bahwa hasil kajian ini akan menjadi referensi dalam penjaringan Sekda NTB” tegasnya.
Adapun M. Aminurlah menegaskan, DPRD NTB mendukung penuh penerapan merit system dalam setiap proses seleksi pejabat.
Ia menilai, Sekda NTB ke depan harus memiliki integritas (kejujuran dan tanggung jawab) serta loyalitas pada kepentingan publik dan kapasitas menerjemahkan RPJMD dengan manajerial yang kuat untuk mengakselerasi pembangunan.
Maman, sapaan karibnya, menambahkan tentang keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan.
“Bagaimanapun kita memiliki bonus demografi yang kian hari terus bertambah, untuk itu perlu sekiranya keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan juga menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Aldiara Elang Sakti mengatakan, dalam sistem demokrasi, meritokrasi harus menjadi jiwa yang menuntun arah kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Setiap individu seharusnya mendapat ruang untuk berperan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan integritas, bukan karena asal-usul, kedekatan, atau faktor kedaerahan semata.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, memiliki posisi strategis untuk mewujudkan semangat tersebut. Sebagai pemimpin yang tidak memiliki utang politik terhadap partai politik maupun ormas, ia memiliki kebebasan moral dan politik untuk menegakkan sistem pemerintahan berbasis merit.
“Inilah momentum bagi NTB untuk membangun birokrasi dan kepemimpinan daerah yang profesional, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Gubernur NTB harus berani dan tegas memastikan, setiap jabatan dan kebijakan publik ditentukan oleh kemampuan dan dedikasi bukan oleh afiliasi politik atau garis keturunan,” jelas Elang.
Dorong Transparansi dan Akuntabilitas
Diskusi publik ini tidak hanya menjadi ajang bertukar gagasan, tetapi juga bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap proses pemerintahan.
Melalui diskusi ini Bidang PPD bekerja sama dengan Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) HMI cabang Mataram dalam menindak lanjuti hasil diskusi berupa survei kriteria sebagai bentuk keterlibatan seluruh masyarakat yang ada di NTB, setidaknya terdapat 8 kabupaten dan 2 kota sebagai RTL (Rencana Tindak Lanjut).
HMI Cabang Mataram berencana menyerahkan hasil diskusi serta survei kriteria ini kepada Gubernur NTB sebagai masukan dan rekomendasi dalam proses seleksi Sekda.
Melalui kegiatan ini, HMI berharap lahir kriteria bersama tentang sosok Sekda ideal:
berintegritas, profesional, netral, dan visioner, serta figur yang mampu menjembatani tidak hanya kepentingan politik dan birokrasi juga kepentingan publik untuk mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia. (*)
