Mataram (NTBSatu) – Persoalan distribusi ternak kembali mencuat dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan NTB, Rabu, 4 Maret 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Dinas Perhubungan NTB, Dinas Peternakan NTB, ASDP, Pelindo, Karantina, Kemenko Pangan. Kemudian, asosiasi peternak, PPHNi, Gapehani kabupaten/kota se-Sumbawa, perwakilan Polsek Lembar, serta Tim Percepatan Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan klasik kembali mencuat. Mulai dari keterbatasan armada kapal, kesiapan operasional, hingga polemik docking kapal yang dilakukan setiap tahun.
Ketua PPHNi Kabupaten Bima, Taufik menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi yang ia nilai terus berulang setiap tahun. Ia menilai, rapat koordinasi yang rutin belum mampu melahirkan solusi konkret bagi peternak.
“Rapat ini hampir setiap tahun. Masalahnya tetap sama, armada kapal terbatas, ditambah lagi informasi docking kapal. Ini bagaimana mau bantu peternak?,” ujarnya di ruang rapat Dinas Perhubungan NTB.
Menurutnya, kebijakan docking tahunan kapal di saat arus pengiriman ternak meningkat justru memperparah antrean dan kemacetan di Pelabuhan Lembar maupun Gili Mas. Ia meminta, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih serius dan tidak sekadar menjadikan forum rapat sebagai agenda rutin tanpa tindak lanjut nyata.
Taufik mendesak, agar pemerintah menambah satu hingga dua armada kapal khusus rute Bima menuju Jakarta atau Surabaya. Ia menilai, langkah tersebut penting untuk mengurai kepadatan distribusi ternak dan mencegah kerugian peternak akibat keterlambatan pengiriman.
“Kalau rapat seperti ini tidak ada hasilnya, kasihan petani. Intinya kami ingin ada solusi, tambahkan kapal. Masa negara sebesar ini menghadirkan satu kapal saja susah?,” tegasnya.
Minta Langkah Konkret Pemerintah
Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima-Dompu Indonesia, Dr. Furkan menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dan seluruh pihak yang hadir dalam rapat tersebut. Namun demikian, ia tetap menekankan pentingnya langkah konkret dalam bentuk penambahan armada dan peninjauan ulang jadwal docking kapal.
“Informasi yang kami dapat di rapat, ada docking. Kami berharap tolonglah ditunda dulu. Kenapa setiap tahun seperti ini?,” ujarnya.
Dr. Furkan mengingatkan, pada tahun ini diperkirakan sekitar 20 ribu ekor sapi akan melintas melalui Pelabuhan Lembar dan Gili Mas untuk kebutuhan pasar luar daerah, terutama menjelang Iduladha. Jika tidak diantisipasi dengan baik, potensi penumpukan ternak sangat besar dan bisa berdampak fatal.
Ia menyinggung kejadian tahun sebelumnya, di mana sejumlah ternak mati akibat terlalu lama menunggu giliran muat karena terbatasnya kapal. Kondisi tersebut tambah parah dengan keterbatasan air dan pakan saat terjadi antrean panjang di pelabuhan.
“Kami sangat berharap ada mitigasi serius. Kalau terjadi penumpukan karena masalah armada, kendala kami adalah kekurangan air dan pakan. Jika pemerintah berkenan, bantu kami,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menekankan kontribusi sektor perdagangan sapi, khususnya untuk kebutuhan kurban di Jakarta dan kota besar lainnya, memberikan sumbangsih signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dukungan terhadap kelancaran distribusi ternak bukan hanya menyangkut kepentingan peternak, tetapi juga berdampak pada ekonomi daerah.
Para peternak berharap hasil rapat tidak berhenti pada diskusi. Melainkan segera pemerintah tindaklanjuti dengan kebijakan strategis berupa penambahan armada, penjadwalan docking yang lebih fleksibel, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti air dan pakan di pelabuhan.
“Yang kami inginkan sederhana, ada solusi nyata. Tambah kapal, atur jadwal dengan baik, dan lindungi peternak dari kerugian,” tutup Dr. Furkan. (*)
