Oleh: Dr. Ahmad Rosidi, SH., MH. – Akademisi, Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram dan Praktisi Advokat
Kelangkaan gas melon 3 kilogram kembali jadi obrolan paling panas di warung kopi, pangkalan ojek, terminal, pasar, sampai grup WhatsApp warga Nusa Tenggara Barat (NTB). Bukan tanpa alasan, karena sejak bulan februari 2026, laporan warga dari Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Mataram menyebut hal yang sama: antre panjang, harga tembus Rp35 ribu, bahkan Rp38 ribu di Selong padahal HET cuma Rp18.000. Polisi pun turun tangan. Satreskrim Polres Lombok Timur resmi selidiki kelangkaan elpiji 3 kilogram setelah keluhan masyarakat membeludak.
1. Akar Masalah: Distribusi Seret, Sasaran Melenceng Ada dua arus besar yang disebut publik sebagai biang kerok.Pertama, penggunaan oleh yang tidak berhak. Sidak Disdag Lombok Timur 2 April 2026 menemukan restoran, kafe, hotel, hingga laundry masih pakai gas melon. Padahal subsidi 3 kilogram memang “hanya untuk masyarakat miskin” dan usaha mikro. Komentar warga menohok: “Pantesan langka… subsidi salah sasaran” dan “Lotim keren..dah bnyk mafia oke gaz oke gazz”. Di Sumbawa, Satgas juga temukan rumah makan besar pakai elpiji 3 kg, yang diduga jadi pemicu masyarakat sulit dapat gas. Kedua, panic buying & distribusi tidak merata. Di Lombok Timur, antrean panjang di depan pangkalan UD. Nanang sampai bikin macet Gang Jebak Dua. Warga rela tunggu berjam-jam karena beli langsung ke pangkalan lebih murah.
Bupati Lombok Timur sudah ingatkan agar tidak menimbun, tapi kepanikan terlanjur terjadi. Video lain menunjukkan ratusan warga Timur Lombok berdesakan di pasar, memegang tabung hijau sambil menunggu, dengan harga sudah Rp35 ribu.
2. Dampaknya: Dari Dapur Rumah Tangga sampai Tensi PolitikGas 3 kilogram itu urusan perut. Begitu langka, efeknya berantai. Harga naik dari Rp22 ribu jadi Rp38 ribu di Selong. Warga sampai mikir alternatif: “Kan ada yg namanya kayu bakar sbg pengganti Gas Elpiji”. UMKM kecil ikut tercekik karena biaya produksi naik.Kelangkaan ini juga menyulut krisis kepercayaan. Di kolom komentar, kritik ke Pemprov NTB ramai: “Gubernur NTB nggak ada gercep2nya” dan sindiran “mantan Dubes hebat”. Warga membandingkan dengan Jabar yang dinilai lebih responsif, menuntut pemimpin “blusukan” bukan “duduk manis menerima laporan”.
3. Respons Pemerintah: Tambah Pasokan, Perketat Pengawasan Pemerintah tidak diam. Pertamina Migas NTB menyatakan stok aman dan menyiapkan tambahan 17.000 tabung untuk Lombok Timur. Satpol PP menegaskan gas 3 kilogram hanya untuk warga kecil, bukan usaha besar. Program trade-in juga digalakkan: usaha menengah ke atas diminta tukar tabung 3 kilogram ke 5,5 kilogram atau 12 kilogram non-subsidi.
Di Lombok Tengah, TVRI melaporkan kuota subsidi 33.541 tabung sudah ditambah 10% khusus Ramadan karena permintaan masak naik. Namun Dinas mengakui belum ada laporan resmi dari pangkalan, jadi inspeksi lapangan tetap dilakukan. Polisi pun masuk. Kasat Reskrim Polres Lotim Iptu Arie Kusnandar bilang Satgas khusus diterjunkan untuk telusuri jalur distribusi dan deteksi penimbunan. Warga diminta lapor kalau lihat indikasi penimbunan.
4. Suara Warga: Frustasi, Tapi Tetap Solutif Meski kesal, diskusi warga tidak cuma mengeluh. Banyak yang usul praktis: libatkan koperasi merah putih di tiap desa jadi agen resmi gas 3 kilogram supaya tepat sasaran. Di pangkalan Toko Pradiyan, Desa Wanasa, warga malah saling koordinasi soal jadwal restock: “jumat mba”, “maksimal 2 doang”. Ada empati: yang masak sedikit diminta ngalah, beli secukupnya.
Penutup: Ini Bukan Sekadar Gas, Tapi Soal Keadilan Distribusi Kelangkaan LPG 3 kilogram di NTB menunjukkan tiga hal: Subsidi bocor kalau pengawasan lemah-selama kafe dan hotel masih pakai gas melon, rumah tangga miskin akan selalu kalah berebut. Informasi & stok harus transparan, antrean panjang lahir karena warga takut kehabisan. Update stok real-time dari Pertamina bisa redam panic buying. Kepercayaan publik dipulihkan dengan hadir di lapangan sidak, operasi pasar, dan penindakan yang terlihat akan lebih menenangkan dibanding pernyataan “stok aman”.
Gas 3 kilogram mungkin cuma tabung hijau 8 kilogram. Tapi ketika langka, ia jadi simbol: apakah negara hadir untuk yang paling butuh, atau tidak. Dan opini publik NTB saat ini jelas warga tidak minta banyak. Cukup gas tersedia, harga wajar, dan subsidi sampai ke yang berhak.
Dikutip dari LombokPost, pada Senin, 13 April 2026 keluhan warga soal sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram dengan harga tembus Rp30 ribu per tabung akhirnya mendapat respons cepat dari Pertamina Patra Niaga. Perusahaan energi tersebut langsung turun tangan melakukan pengecekan lapangan, mulai dari ketersediaan stok hingga distribusi di tingkat agen dan pangkalan.
Hasilnya, Pertamina memastikan pasokan LPG di Lombok Timur dalam kondisi aman. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan, distribusi LPG berjalan normal dari SPPBE hingga pangkalan.
“Kami sudah lakukan pengecekan. Penyaluran berjalan lancar, dan sebagai antisipasi lonjakan konsumsi pasca Lebaran, kami lakukan penyaluran tambahan secara masif,” ujarnya.
Tak main-main, tambahan LPG yang digelontorkan mencapai 59 ribu tabung. Bahkan, dalam satu pekan terakhir saja, distribusi tambahan menembus 34 ribu tabung untuk meredam lonjakan permintaan. Tak berhenti di situ, Pertamina juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan.
Perlu imbauan dan tindakan tegas dari pemerintah khususnya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) bahwa Peruntukan gas LPG 3 kilogram dikhususkan hanya untuk rumah tangga kurang mampu, usaha mikro (memasak), nelayan sasaran, dan petani sasaran. Sebagaimana penggunaannya diatur ketat (Perpres 70/2021 & Permen ESDM 28/2021) untuk subsidi tepat sasaran, dengan larangan keras bagi ASN di wilayah NTB, di mana ASN diwajibkan beralih ke Bright Gas. (*)
