Realisasi Program Tempah Dedoro Belum Merata, Mohan Siapkan Evaluasi Menyeluruh
Mataram (NTBSatu) – Program Tempah Dedoro yang menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mengurangi timbunan sampah belum berjalan merata. Sejumlah kelurahan masih terkendala penentuan lahan dan lokasi pembangunan, meski anggaran sudah tersedia.
Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana memastikan pelaksanaan program akan ia evaluasi secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan.
Menurutnya, persoalan lahan semestinya tidak menjadi penghambat karena Tempah Dedoro hanya membutuhkan area yang relatif kecil.
“Kalau soal lahan saya kira seharusnya tidak menjadi persoalan ya, karena kebutuhan lahan yang tidak terlalu luas untuk tempat itu,” ujar Mohan, Senin, 20 Juli 2026.
Pemkot Mataram menargetkan pembangunan sekitar 8.000 titik Tempah Dedoro yang tersebar pada 325 lingkungan di 50 kelurahan, dengan anggaran sekitar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per titik.
Program ini sebelumnya mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebagai salah satu inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Mohan mengaku, evaluasi program sempat tertunda karena padatnya agenda pemerintahan. Dalam waktu dekat, ia akan kembali mencermati data realisasi Tempah Dedoro agar pelaksanaannya bisa lebih optimal.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Mataram menyiapkan skema pelayanan terpadu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Salah satunya dengan menghadirkan layanan hotline khusus agar masyarakat lebih mudah melaporkan persoalan yang terjadi pada Tempah Dedoro.
“Kalau Tempah Dedoro itu penuh atau ada sampah yang tidak terurai dengan baik, masyarakat tinggal menghubungi DLH. Nanti petugas akan datang mengangkutnya. Begitu juga kalau hasil komposnya belum dimanfaatkan, pemerintah siap membantu pengangkutannya,” jelas Mohan.
Ia menambahkan, program tersebut sejak awal akan menjadi stimulan dari pemerintah agar nantinya dapat tereplikasi secara mandiri oleh masyarakat.
“Dari awal saya sampaikan bahwa rencana kita adalah untuk menstimulir ini. Pemerintah dulu yang membangun, harapannya nanti masyarakat dapat membangun secara mandiri,” katanya.
Realisasi Tempah Dedoro
Salah satu wilayah yang belum merealisasikan program ialah Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Dari target 60 titik yang tersebar di 12 lingkungan, belum satu pun terealisasi karena proses penentuan lokasi masih berlangsung.
Lurah Jempong Baru, Fika Wulan Hartati mengatakan hambatan utama bukan terletak pada anggaran, melainkan kepastian lokasi yang dinilai harus benar-benar tepat agar masyarakat menggunakannya dalam jangka panjang.
“Saya belum sampai sejauh ini, belum (eksekusi). Anggaran di kelurahan memang semua kelurahan ada, cuma saya belum karena masih cari lokasi yang belum fix,” ujar Fika.
Ia menambahkan, prioritas lokasi Tempah Dedoro berada pada fasilitas umum sehingga dapat dimanfaatkan bersama oleh warga.
“Rata-rata masalah tempat sih. Saya maunya itu tempat yang bisa terpakai bersama di fasum. Dan memang ini sebenarnya harus berkelanjutan, harus ada yang jaga, harus ada yang kelola. Takutnya nanti dibongkar atau malah semua-mua sampah mereka buang di sana,” katanya.
Berbeda dengan Jempong Baru, Kelurahan Monjok Timur mulai menunjukkan perkembangan. Selain 12 titik yang telah terbangun menggunakan anggaran pemerintah dan 3dari swadaya masyarakat.
Kini kelurahan juga menyasar pemilik rumah kos untuk turut membangun Tempah Dedoro secara mandiri.
Lurah Monjok Timur, Sumanto, menyebut banyaknya rumah kos menjadi salah satu penyumbang volume sampah organik. Karena itu, pihaknya mendorong pemilik kos menyediakan Tempah Dedoro.
“Rencananya memang kita mau sosialisasikan dan mengimbau kepada para pemilik kos-kosan ini. Kami minta mereka untuk bisa membuat Tempah Dedoro sendiri di area kosnya,” ujar Sumanto.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke penampungan selanjutnya.
“Ini menjadi solusi untuk meminimalisasi sampah yang terbuang langsung ke TPS Mobile,” pungkasnya. (*)
