Survei PRESiSI Indonesia: 74,2 Persen Warga Lombok Timur Puas terhadap 1 Tahun Kinerja Bupati H. Haerul Warisin.
Lombok Timur (NTBSatu) – Lembaga Prediksi Survei dan Statistik Indonesia (PRESiSI) merilis hasil Survei Kepuasan Publik terhadap Satu Tahun Kinerja Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin. Hasil survei menunjukkan bahwa 74,2 persen masyarakat Lombok Timur menyatakan puas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur selama satu tahun masa kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin.
Survei dilaksanakan pada Februari–April 2026 terhadap 440 responden yang tersebar secara proporsional di 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (face-to-face interview) menggunakan metode multistage random sampling, dengan significance level atau margin of error ±4,8 persen pada tingkat kepercayaan (confidence level) 95 persen.
Direktur Eksekutif PRESiSI Indonesia, Darwan Samurdja, menjelaskan bahwa tingkat kepuasan sebesar 74,2 persen menunjukkan mayoritas masyarakat menilai terdapat kemajuan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir.
“Angka 74,2 persen masuk dalam kategori puas. Artinya, mayoritas warga menilai terdapat progres nyata dalam satu tahun kepemimpinan Bupati H. Haerul Warisin. Hasil ini menjadi indikator bahwa berbagai program pembangunan dan pelayanan publik mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Darwan Samurdja.
Lima Sektor dengan Tingkat Kepuasan Tertinggi
Hasil survei menunjukkan terdapat lima sektor yang memperoleh penilaian terbaik dari masyarakat dan menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik.
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan – 79,1 persen Puas
Pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil memperoleh tingkat kepuasan tertinggi. Masyarakat menilai pelayanan semakin cepat, mudah, dan responsif.
2. Pelayanan Kesehatan – 78,6 persen Puas
Pelayanan Puskesmas dan RSUD dinilai semakin baik. Program cek kesehatan gratis juga dianggap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Pendidikan – 67,3 persen Puas
Masyarakat memberikan apresiasi terhadap pemerataan bantuan operasional sekolah (BOS), renovasi sekolah, serta perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan.
4. Pemberdayaan Perempuan – 65,7 persen Puas
Program perlindungan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi serta berbagai upaya pemberdayaan perempuan dinilai berjalan sesuai harapan masyarakat.
5. Pertanian – 50,9 persen Puas
Distribusi pupuk bersubsidi dan kegiatan penyuluhan pertanian dinilai berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan peningkatan.
Catatan Evaluasi dari Masyarakat
Selain mencatat tingginya tingkat kepuasan publik, survei PRESiSI juga menemukan sejumlah sektor yang masih memperoleh tingkat kepuasan di bawah 50 persen sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dilakukan pembenahan.
Sektor-sektor tersebut meliputi:
Ketenagakerjaan, terutama penyediaan informasi dan akses lowongan kerja.
Kelautan dan Perikanan, khususnya bantuan bagi nelayan dan pengembangan budidaya.
Koperasi dan UMKM, terutama pembinaan bagi pelaku usaha kecil.
Pariwisata, khususnya promosi destinasi dan penyediaan fasilitas wisata.
Sosial, terutama ketepatan sasaran bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Lingkungan Hidup, khususnya persoalan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan.
Evaluasi terhadap Kinerja BUMD
Survei juga menunjukkan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih dinilai belum memberikan kontribusi optimal. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap BUMD masih berada di bawah 50 persen.
Secara khusus, PDAM sebagai salah satu BUMD yang memiliki potensi besar dinilai perlu meningkatkan pelayanan dan memperluas cakupan pelanggan. Hasil survei menunjukkan sebanyak 53,9% masyarakat Lombok Timur belum menjadi pelanggan PDAM. Kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan agar PDAM mampu meningkatkan pelayanan, memperluas akses air bersih, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Temuan Mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
PRESiSI juga mengukur persepsi masyarakat terhadap Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 61,8 persen masyarakat menyatakan program tersebut membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Namun demikian, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kekhawatiran, antara lain:
37 persen khawatir terhadap kualitas makanan yang disajikan.
35,9 persen khawatir terjadi korupsi atau pemotongan anggaran dalam pengadaan makanan.
Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung keberlanjutan program MBG, namun tetap mengharapkan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkualitas.
Penyaluran Bantuan BAZNAS
Survei juga menemukan bahwa penyaluran bantuan modal usaha, program bedah rumah, serta santunan yang disalurkan melalui BAZNAS Lombok Timur masih dinilai oleh sebagian masyarakat belum sepenuhnya tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukan peningkatan validitas data penerima manfaat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Menutup pemaparannya, Direktur Eksekutif PRESiSI Indonesia, Darwan Samurdja, menegaskan bahwa hasil survei ini merupakan bahan evaluasi sekaligus masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
“Seluruh temuan kami, baik yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi maupun sektor yang masih perlu dibenahi, diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Bupati Lombok Timur, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, OPD yang telah menunjukkan kinerja baik patut diberikan apresiasi agar terus meningkatkan prestasinya,” tutup Darwan Samurdja.
Survei dilakukan ke warga usia 17 tahun ke atas, proporsional per kecamatan. Responden dipilih secara acak bertingkat (Multi stage random sampling) dan PRESiSI (Prediksi Survei dan Statistik Indonesia) merupakan lembaga riset independen yang berdiri sejak tahun 2016 dan berfokus pada penelitian, survei opini publik, kajian sosial, politik, kebijakan publik, serta evaluasi kinerja pemerintahan melalui metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)
