Sumbawa Jadi Lokasi Gerakan Tobat Ekologis Nasional, Rehabilitasi Mangrove Terus Diperluas
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Langkah kaki menyusuri lumpur pesisir Labuhan Alas, Selasa, 7 Juli 2026, menjadi penanda lahirnya komitmen baru menjaga alam. Di hadapan hamparan mangrove, pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan PT Freeport Indonesia menyatukan langkah memulihkan ekosistem pesisir melalui Gerakan Tobat Ekologis Nasional.
Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat menegaskan, penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi momentum membangun kesadaran kolektif agar pembangunan berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Gerakan penanaman mangrove harus menjadi gerakan nasional. Pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk memulihkan alam, khususnya ekosistem pesisir,” ujarnya.
Di lokasi yang sama, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menyampaikan, semangat Tobat Ekologis Nasional sejalan dengan program Sumbawa Hijau Lestari yang terus pemerintah daerah jalankan.
Jarot mengatakan, Pemkab Sumbawa lebih dulu menggerakkan penghijauan melalui target penanaman satu juta pohon yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Pesan yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup tentang Tobat Ekologis sangat sejalan dengan arah pembangunan lingkungan di Sumbawa. Kami telah menjalankan gerakan penghijauan melalui Program Sumbawa Hijau Lestari,” kata Jarot.
Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat
Jarot menjelaskan, selama satu tahun terakhir pemerintah daerah bersama masyarakat berhasil menanam sekitar satu juta pohon di berbagai kawasan pegunungan. Gerakan tersebut melibatkan pelajar, aparatur sipil negara (ASN), komunitas hingga masyarakat umum.
Bahkan, pasangan pengantin di Kabupaten Sumbawa juga ikut berkontribusi melalui kewajiban menanam pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan.
“Alhamdulillah target satu juta pohon sudah tercapai. Tahun ini kami akan meningkatkan lagi gerakan tersebut agar manfaatnya semakin luas bagi lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
Untuk memperkuat program itu, Pemkab Sumbawa juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait pengelolaan kawasan hutan. Sinergi tersebut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mendukung pengendalian perubahan iklim.
Sementara itu, kolaborasi KLH/BPLH bersama PT Freeport Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan 2026, program rehabilitasi mangrove telah menjangkau 484 hektare kawasan pesisir di Nusa Tenggara Barat, terdiri dari 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Lombok Timur. Program tersebut melibatkan sekitar 1.500 warga lokal dalam proses pembibitan hingga penanaman sekitar 1,5 juta bibit mangrove.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan rehabilitasi mangrove tidak hanya mendukung perlindungan lingkungan, tetapi juga meningkatkan penyerapan karbon serta memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.
Melalui kolaborasi itu, Sumbawa tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menanam harapan. Di sepanjang pesisir Labuhan Alas, setiap bibit mangrove menjadi ikhtiar menjaga garis pantai, menguatkan ekonomi masyarakat, dan mewariskan lingkungan yang lebih lestari bagi generasi mendatang. (*)
