Oleh: Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM. – dari Forum FGD Nasional Penyusunan Modul Pelatihan Pimpinan Daerah di Bogor, 15-16 April 2026
Di tengah upaya nasional menyusun modul pelatihan bagi pimpinan daerah yang benar-benar membumi, sebuah forum bergengsi baru saja digelar. Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), NGO SKALA, Australian National University (ANU), dan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) ini menjadi panggung pertukaran praktik baik dari berbagai penjuru Nusantara. Saya mewakili BPSDMD Provinsi NTB mendapat kehormatan membawa “koper” berisi resep pembangunan dari Nusa Tenggara Barat.
Forum yang mempertemukan perwakilan BPSDM/Bappeda/Bapperida dari Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur ini menyepakati satu hal: tidak ada pelayanan publik yang akuntabel dan transparan, keniscayaan desentralisasi fiskal yang berhasil tanpa data akurat dan tanpa perspektif inklusi yang tajam. Di sinilah letak relevansi praktik baik NTB yang dipaparkan.
Desa Berdaya Transformatif: dari Data Menuju Graduasi
Dalam dua hari FGD, semua provinsi dan universitas menyebutkan pentingnya akurasi data. Program mandek karena data belum siap. Maka dalam pemilihan lima isu utama, data menempati urutan pertama. Pada kesempatan NTB diberikan waktu paparan, saya memilih mengangkat Program Desa Berdaya. Dan ini menjadi magnet bagi peserta lainnya. Program Desa Berdaya bukanlah sekadar bantuan keuangan rutin. Ini adalah ikhtiar graduasi—mendorong keluarga miskin ekstrem naik kelas dan mandiri secara ekonomi. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2026 Pemprov NTB mengalokasikan Rp128 miliar dari APBD untuk menyasar 256 desa pada tahap pertama. Rinciannya: 216 desa kategori miskin absolut (Desa Berdaya Tematik) menerima Rp300 juta per desa, dan 40 desa kategori miskin ekstrem (Desa Berdaya Transformatif) menerima Rp500 juta per desa—termasuk di dalamnya komponen perbaikan rumah tidak layak huni .
Yang lebih penting: sasarannya spesifik. Program Desa Berdaya Transformatif menargetkan 6.711 kepala keluarga miskin ekstrem hasil verifikasi dan validasi mandiri Pemprov NTB. Setiap KK menerima bantuan sosial produktif Rp7 juta yang difokuskan pada usaha berkelanjutan dengan kepastian pasar harian.
Indikator graduasinya ambisius namun terukur. Dalam dua tahun, pendapatan keluarga ditargetkan mencapai 1,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP), aset rumah tangga meningkat 50 persen, kebutuhan gizi terpenuhi (makan tiga kali sehari), dan memiliki tabungan yang terus bertambah. Ini terdengar asing dan bagai mimpi. Tapi saya paparkan bahwa Gubernur NTB selalu mengatakan bahwa ini adalah peta jalan. Fokus pemanfaatan dana desa diarahkan pada tiga sektor utama: ketahanan pangan, pariwisata, dan pengelolaan persampahan lingkungan. Pendekatan tematik ini memastikan setiap desa mengembangkan potensi unggulannya masing-masing, bukan sekadar menyalin program seragam.
Satu Data NTB: Fondasi Perencanaan Berbasis Bukti
Apa yang membuat intervensi ini presisi? Jawabannya Satu Data NTB. Sistem ini bukan sekadar portal birokrasi, melainkan metadata komprehensif yang menjadi kompas bagi setiap kebijakan. Perjalanan Portal Satu Data NTB ini tidaklah mudah, berliku dan sangat kolaboratif. BPS dan SKALA NTB terbilang mitra yang sangat fokus membantu Pemprov NTB dalam beberapa tahun terakhir hingga menghasilkan Buku Meta Data. Saat ini, Satu Data NTB telah terintegrasi dengan Portal Pelita milik Kemendagri dan sistem Bappenas, memastikan setiap usulan dalam Musrenbang memiliki dasar kebutuhan masyarakat yang nyata. Portal resmi NTB kini menjadi rujukan utama publik dengan kunjungan mencapai lebih dari 1,2 juta per bulan—bukti bahwa transparansi data bukan lagi jargon. Hasilnya terbukti. NTB konsisten bertengger di tiga besar nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Ini adalah fondasi peradaban birokrasi baru yang memastikan intervensi GEDSI dan SPM tepat sasaran serta updating Data Sektoral setiap perangkat daerah. Dalam sesi pembahasan satu data ini, hampir semua provinsi memiliki persoalan pada kesiapan SDM, Kapasitas SDM dan peran Pembina Data, Walidata dan Produsen Data yang belum optimal.
GEDSI dan SPM: Inklusi sebagai Jantung Layanan Dasar
Program Desa Berdaya tidak akan bermakna tanpa perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) . Pengarusutamaan GEDSI adalah komitmen global sekaligus bagian dari target SDGs. Bersyukurnya, Program NTB Inklusif yang ada dalam RPJMD telah mengorkestrasi agenda kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Implementasi GEDSI di NTB diwujudkan melalui pemilahan data spesifik kelompok rentan. Dinas Kominfotik bersama Bappeda memastikan perencanaan pembangunan berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan—perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak . Dalam verifikasi sasaran Desa Berdaya Transformatif, misalnya, 373 KK lansia sebatang kara yang tidak produktif dipisahkan dari skema pemberdayaan ekonomi dan dialihkan ke skema perlindungan sosial. Ini adalah contoh konkret bagaimana data dan GEDSI bekerja bersama.
Di sisi Standar Pelayanan Minimum (SPM) , Bappeda NTB bersama SKALA juga telah menggelar Workshop Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Aksi Penerapan SPM 2026–2030. Fokusnya: finalisasi rencana aksi agar selaras dengan dokumen perencanaan daerah, evaluasi capaian sebagai dasar perbaikan kebijakan, serta penguatan instrumen koordinasi lintas perangkat daerah. Saat banyak peserta lain dari berbagai Provinsi menyampaikan bahwa SPM hanya menang pada tertibnya administrasi dan mengejar label warna hijau dalam aplikasi. Di NTB coba diintegrasikan dalam Program Unggulan, salah satunya Desa Berdaya. SPM tidak dapat ditawar meski dalam kondisi keterbatasan fiskal, karena menyangkut pelayanan dasar dan hak masyarakat . Dengan layanan dasar yang optimal, penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penguatan ketahanan pangan diyakini akan berjalan beriringan.
Pelajaran untuk Indonesia: Rekomendasi Strategis
Menutup paparan di forum kolaboratif Kemendagri-SKALA-ANU-LPEM FEB UI tersebut, ada tiga rekomendasi yang saya titipkan untuk modul pelatihan pimpinan daerah ke depan:
- Data adalah Panglima, Bukan Pelengkap. Jangan pernah melangkah sebelum data sektoral rapi. Integrasikan sistem daerah dengan portal nasional (Pelita Kemendagri dan Bappenas) seperti yang telah dilakukan NTB. Tanpa EPSS yang tinggi, intervensi GEDSI dan SPM hanya akan menjadi program boros anggaran minim dampak;
- Jadikan GEDSI sebagai Perspektif Wajib, Bukan Tempelan. Pimpinan daerah harus dilatih memahami bahwa kebijakan yang tidak sensitif gender dan abai terhadap disabilitas adalah kebijakan gagal. NTB telah membuktikan bahwa pemilahan data spesifik kelompok rentan memungkinkan intervensi yang tepat—dari bantuan produktif hingga perlindungan sosial;
- Beranikan Graduasi. Ajarkan kepala daerah untuk berani menyatakan warganya telah lulus dari kemiskinan. Pendekatan graduasi NTB dengan target 1,5 kali UMP dan peningkatan aset 50 persen dalam dua tahun adalah contoh konkret yang bisa direplikasi dengan penyesuaian konteks lokal.
Perjalanan menuju NTB Bebas Kemiskinan Ekstrem 2029 masih panjang. Program ini baru saja dimulai, namun setidaknya NTB punya cara untuk memastikan 6.711 KK naik kelas, termasuk di dalamnya perempuan dan penyandang disabilitas. Perpaduan Satu Data yang Matang, Intervensi GEDSI yang Inklusif, serta Kolaborasi Multipihak yang Kuat, NTB optimis praktik baik ini dapat menjadi praktik baik bagi daerah lain di Indonesia.
Forum kolaborasi Kemendagri, SKALA, ANU, dan LPEM FEB UI dan Universitas perwakilan dari masing-masing provinsi ini adalah bukti bahwa ketika pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan duduk bersama, lahir kebijakan yang bukan hanya cerdas secara konseptual, tetapi juga manusiawi dalam implementasinya. (drna76_bogor426)
