Dampak Konflik Timur Tengah, Harga BBM Non Subsidi di NTB Naik

Muhammad Yamin 4 Maret 2026

114 2 minutes read

Aktivitas Pengisian Harga BBM SPBU Kota Mataram Dampak Konflik Timur Tengah — Aktivitas pengisian BBM di salah satu SPBU Kota Mataram. Foto: Dok. NTBSatu

Mataram (NTBSatu) – Dinamika geopolitik global di Timur Tengah berdampak pada sejumlah industri. Salah satunya industri perminyakan.

Terlebih dengan penutupan Selat Hormuz, yang merupakan rute laut strategis di mana sekitar 20–30 persen pasokan minyak dan LNG (Liquefied Natural Gas) atau gas alam cair dunia lewat setiap hari.

Konflik bersenjata antara Iran dan koalisi AS–Israel telah memicu lonjakan harga minyak mentah global. Termasuk dirasakan di Indonesia, khususnya Provinsi NTB.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati menyampaikan, konflik Iran dan Amerika Serikat berimbas pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di NTB, walaupun tidak signifikan.

“Ada kenaikan di awal bulan (Maret) ini,” kata Niken, kepada NTBSatu, Rabu, 4 Maret 2026.

Kenaikan ini, lanjutnya, hanya menyasar BBM non subsidi. Misalnya, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Green 95. Sementara itu untuk yang subdisi, seperti Pertalite (RON 90) dan Biosolar (Setana 48), tidak ada kenaikan.

Niken merincikan, misal produk BBM di SPBU Pertamina, di mana harga BBM jenis RON 92 atau Pertamax naik menjadi Rp12.300 per liter dari sebelumnya di Februari yang hanya Rp11.800 per liter. Kemudian Pertamax Green atau RON 95 menjadi Rp12.900 per liter dari sebelumnya Rp12.450 per liter.

“Pertamax Turbo menjadi Rp13.100 per liter dari sebelumnya Rp12.700 per liter. Lalu Dexlite menjadi Rp14.200 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter. Dan Pertamina Dex menjadi Rp14.500 per liter dari Rp13.500 per liter,” ungkap Niken.

Pastikan Stok dalam Kondisi Aman

Meski terjadi kenaikan, ia memastikan, ketersediaan BBM dan LPG di wilayah NTB saat ini masih dalam kondisi aman. Demikian distribusi berjalan normal melalui jaringan Pertamina di seluruh kabupaten/kota.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus untuk memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga kecukupan stok energi bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah,” katanya.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan seperti energi surya, mikrohidro, dan bioenergi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi daerah serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Kami mengimbau masyarakat menggunakan energi secara bijak dan tidak melakukan pembelian BBM maupun LPG secara berlebihan, sehingga pasokan energi tetap terjaga bagi seluruh masyarakat NTB,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Pusat sudah menetapkan total kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi NTB mencapai 718.750 Kiloliter (KL). Jumlah tersebut terdiri dari 218.144 KL minyak solar (JBT) dan 500.606 KL Pertalite (JBKP) yang didistribusikan ke 10 kabupaten/kota.

Berdasarkan data kuota per daerah, Kabupaten Sumbawa menjadi penerima alokasi minyak solar (JBT) terbesar dengan 39.122 KL, disusul Kabupaten Lombok Barat sebanyak 31.657 KL, dan Kabupaten Lombok Timur 30.104 KL. Sementara itu, kuota solar terendah tercatat di Kabupaten Lombok Utara sebesar 3.225 KL.

Untuk kuota Pertalite (JBKP), Kabupaten Lombok Timur memperoleh alokasi tertinggi yakni 90.977 KL, diikuti Kabupaten Lombok Tengah 88.260 KL, dan Kabupaten Lombok Barat 68.754 KL. Kota Bima menjadi daerah dengan kuota Pertalite paling kecil sebesar 18.509 KL, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat menerima 16.081 KL.

Di wilayah perkotaan, Kota Mataram mendapatkan alokasi 35.596 KL solar dan 61.190 KL Pertalite, menjadikannya salah satu daerah dengan distribusi BBM cukup besar di NTB.

Berikut rincian kuota BBM bersubsidi per daerah: