Mataram (NTBSatu) – Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dr. Ir. Saleh Abdurrahman memberikan sorotan terhadap kondisi transportasi publik di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih amburadul dan ia nilai belum menjadi prioritas utama.
Putra asli Ampenan ini mendorong adanya gerakan masif untuk menjadikan transportasi publik sebagai gaya hidup utama (mainstreaming) di Bumi Gora.
Dalam Lokakarya Arah Kebijakan Energi Nasional dan RUED NTB di Mataram, Saleh mengungkapkan, pernah mengusulkan pembangunan moda transportasi kereta api ringan atau trem kepada pemerintah daerah sekitar sepuluh tahun yang lalu, bertepatan dengan rencana pembangunan bandara.
“Saya pernah mengusulkan 10 tahun lalu ke Gubernur saat mau bangun bandara. Kenapa kita tidak pinjam ke ADB untuk bikin kereta api trem seperti di Belanda?,” kata Saleh, Selasa, 24 Februari 2026.
Menurutnya, pembangunan trem di NTB pada saat itu sebenarnya jauh lebih murah dan efisien daripada di Jakarta. Sebab, kendala pembebasan lahan yang relatif belum serumit di ibu kota.
Namun, ia menyayangkan, saat itu masyarakat dan pemerintah masih lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi seperti motor karena dianggap lebih praktis.
NTB Butuh Sistem Modern
Saleh menilai Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram, sudah masuk kategori wilayah modern yang lengkap. Dengan jarak yang hanya dua jam dari Jakarta, dekat dengan Gunung Rinjani, dan memiliki sirkuit internasional Mandalika, sudah seharusnya infrastruktur pendukungnya setara dengan kota besar dunia.
“Ayo dong, transportasi publik kita dibuat mainstream di NTB. Ini pulau yang indah, masuk kategori modern. Apa pun yang dicari di sini ada,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Energi dan Ketenaga listrikan Dinas ESDM Provinsi NTB, Arifin mengatakan, pihaknya mendukung penggunaan kendaraan listrik jauh lebih efektif daripada mobil konvensional.
Penghematan ini mencakup dua aspek utama: biaya operasional bahan bakar dan biaya perawatan rutin yang jauh lebih rendah.
“Penggunaan anggaran yang sebelumnya sangat besar untuk mobil konvensional, dengan hadirnya mobil listrik ini bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Efisiensinya luar biasa, baik dari sisi operasional maupun perawatan,” ujarnya.
Menanggapi isu mengenai biaya pengadaan atau sewa kendaraan listrik pejabat yang sempat menjadi sorotan publik, pihak ESDM menilai, pro dan kontra adalah hal yang wajar dalam setiap perubahan besar. Ia menganalogikan hal ini dengan masa transisi teknologi mobil manual ke mobil transmisi otomatis (matic) di masa lalu.
“Dulu saat mobil matic pertama muncul, banyak yang ragu dan merasa tidak aman. Tapi sekarang, hampir 80 persen pengguna jalan menggunakan matic karena kenyamanannya. Transisi ke mobil listrik pun demikian, butuh waktu bagi masyarakat untuk menyadari dampak positifnya,” tambahnya.
Dinas ESDM NTB juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk menjalin komunikasi intensif dengan Komisi IV DPRD NTB guna memastikan regulasi dan dukungan anggaran berjalan selaras.
Transisi Energi dan Desentralisasi Kebijakan
Kritik terhadap sektor transportasi ini merupakan bagian dari visi besar mengenai empat transisi energi nasional. Pertama, Perubahan Struktur Ekonomi, yakni peralihan dari ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam menuju ekonomi bernilai tambah yang memperkuat hilirisasi dan industri dalam negeri.
Kedua, Dominasi Energi Terbarukan, dengan menggeser ketergantungan pada energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT). Ketiga, Rendah Emisi, yaitu menekan tingkat emisi karbon, di mana sektor transportasi publik dinilai memegang peranan krusial dalam mencapai target tersebut.
Keempat, Desentralisasi Kebijakan. Dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk berinovasi dalam mengembangkan energi dan infrastruktur lokal secara mandiri.
Saleh mengatakan, transformasi sektor transportasi tidak bisa lepas dari agenda besar transisi energi nasional. “Transportasi publik harus menjadi tulang punggung upaya penurunan emisi. Kalau kita serius menuju rendah emisi, maka pembenahan transportasi massal berbasis energi bersih tidak bisa ditunda lagi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, keberhasilan target Kebijakan Energi Nasional (KEN) sangat bergantung pada pertumbuhan industri di daerah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh terpusat, melainkan harus mendorong kemandirian daerah.
Karena itu, Saleh meminta generasi muda untuk tetap optimistis dan kreatif dalam menciptakan solusi energi dan transportasi di daerah masing-masing, agar Indonesia tidak terus bergantung pada produk impor, melainkan mampu menjadi produsen yang berdaya saing.
“Target KEN tidak akan tercapai jika daerah hanya menjadi pasar. Industri harus tumbuh di daerah, anak-anak muda harus berani berinovasi dan membangun wilayahnya sendiri,” tambahnya. (*)
