Diterpa Efisiensi, Nakes Puskesmas di Mataram Dipastikan Bebas dari PHK
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan, kebijakan efisiensi anggaran tidak memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas. Pemkot tetap melindungi seluruh tenaga kesehatan, termasuk tenaga kontrak di tengah pengetatan belanja daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirad Isfihan menekankan, pihaknya tidak merencanakan pengurangan tenaga kesehatan. Ia menyebut, Wali Kota dan Sekretaris Daerah mengarahkan seluruh perangkat daerah agar menjaga sektor pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan.
“Tidak ada wacana merumahkan pegawai Puskesmas. Arahan pimpinan jelas, kami harus mengamankan tenaga kesehatan,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Emirad menjelaskan, Dinas Kesehatan menjalankan efisiensi dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Pihaknya mengurangi kegiatan seremonial, serta menekan biaya rapat dan perjalanan dinas dengan memanfaatkan platform digital.
Namun, Dinas Kesehatan tetap mempertahankan kegiatan pelayanan langsung. Petugas terus turun ke lapangan karena layanan kesehatan membutuhkan kehadiran fisik dan tidak bisa berlangsung secara virtual.
“Untuk layanan langsung ke masyarakat, kami tidak bisa menguranginya. Kehadiran di lapangan tetap menjadi kebutuhan utama,” katanya.
Selain itu, Emirad menyebut, skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi ruang bagi Puskesmas untuk mengelola kebutuhan operasional secara lebih fleksibel. Melalui skema tersebut, puskesmas dapat memenuhi kebutuhan tenaga medis sesuai kondisi di lapangan.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, Dinas Kesehatan juga memperkuat upaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Pihaknya mengusulkan pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta skema bantuan lainnya.
“Kami sudah mengusulkan beberapa Puskesmas dan pustu agar mendapat pembiayaan dari pusat. Harapannya, pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menekankan sektor kesehatan tetap menjadi prioritas utama. “Tidak ada pemangkasan tenaga kesehatan. Itu sektor vital,” tegasnya. (*)
