Potensi Pendapatan Sektor Kelautan NTB
Pada sisi lain, Pemprov NTB juga tengah merapikan potensi pendapatan sektor kelautan melalui penguatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha. Muslim mengungkapkan, masih banyak aktivitas usaha di wilayah pesisir yang belum sepenuhnya taat regulasi. Termasuk, kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak lagi berbicara denda, melainkan sanksi administratif berbasis kompensasi atas potensi kerusakan atau pelanggaran. Pemprov NTB saat ini tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai payung hukum mekanisme tersebut.
“Kalau ada ketidakpatuhan atau potensi kerusakan, mereka harus bayar kompensasi. Ini bagian dari upaya merapikan potensi pendapatan dari aktivitas yang tidak taat legalitas,” tegasnya.
Muslim menambahkan, keunggulan utama UU Provinsi Kepulauan terletak pada pengakuan formal terhadap karakteristik daerah kepulauan yang selama ini dinilai belum dijabarkan secara teknis dalam regulasi sebelumnya. Dengan regulasi baru, ia berharap distribusi kewenangan dan peran daerah akan semakin jelas.
“Kalau minusnya sebenarnya tidak ada. Justru ini akan mempermudah harmonisasi dan memperjelas peran daerah,” tambahnya. (Andini)
