Lawan Inflasi Jelang HBKN, Pemkab Sumbawa Barat Guyur Subsidi Pangan 60 Persen melalui GPM
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, mengambil langkah ofensif untuk menekan laju inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) di Alun-Alun Taliwang, pada Jumat, 13 Februari 2026, Pemkab Sumbawa Barat memberikan subsidi pangan hingga 60 persen.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., menegaskan, langkah ini merupakan strategi utama pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat. Hal tersebut di tengah potensi lonjakan harga menjelang Ramadan, Idulfitri 1447 Hijriah, Imlek, dan Hari Raya Nyepi 2026.
Hanipah meminta, agar intervensi harga ini benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.
”Kami berharap masyarakat membeli sesuai kebutuhan, bukan untuk ditimbun atau dijual kembali. Agar manfaat program ini bisa dirasakan secara adil oleh rumah tangga yang membutuhkan,” ujarnya.
Lindungi Masyarakat dari Fluktuasi Harga
Senada dengan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat, Nurul Syaspri Akhdiyanti, S.P., M.P., menjelaskan, GPM ini bukan sekadar seremoni rutin. Melainkan, upaya konkret pemerintah dalam melindungi konsumen dari fluktuasi harga pasar yang kerap tidak terkendali.
Ia memaparkan, dengan pemberian subsidi mencapai 60 persen tersebut, masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Selain itu, program ini juga untuk merangkul produsen lokal agar roda ekonomi daerah tetap berputar.
”Gerakan pangan murah ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Menjamin ketersediaan barang, serta melindungi masyarakat dari lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan,” jelas Nurul.
Lebih lanjut, Nurul menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyukseskan agenda stabilisasi harga ini. Tercatat, mulai dari Bulog, Bank NTB Syariah, BPR NTB, hingga dinas teknis. Seperti, Dinas Pertanian dan Perikanan turut terlibat secara aktif.
Terkait keberlanjutan program, Nurul mengungkapkan, Pemkab Sumbawa Barat telah menyusun jadwal intensif agar manfaatnya merata hingga ke tingkat desa.
”Kegiatan serupa kita rencanakan sebanyak 24 kali sepanjang tahun 2026. Bahkan, frekuensinya bisa bertambah untuk menjangkau desa-desa dengan akses terbatas agar distribusi pangan tetap merata,” tambahnya.
Melalui sinergi antar-OPD dan mitra penyedia pangan, Pemkab Sumbawa Barat berharap stabilitas ekonomi makro di daerah tetap terjaga. Sehingga, masyarakat dapat menjalankan ibadah di bulan suci dengan tenang tanpa terbebani persoalan harga pangan. (*)
