Tinggal di Lobar tapi KTP Luar Daerah: Ribuan Warga Belum Tercatat, Pembangunan Bisa Terdampak
Lombok Barat (NTBSatu) – Fenomena ribuan warga yang tinggal bertahun-tahun di Lombok Barat (Lobar), namun masih menggunakan KTP luar daerah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Masalah ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi berdampak langsung pada perhitungan anggaran dan pembangunan daerah.
Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini menegaskan, pemerintah daerah akan menuntaskan persoalan tersebut. Dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bersama pemerintah desa.
“Kita akan minta Dukcapil dengan jajarannya dan desa-desa untuk tuntaskan ini. Kalau memang secara aturan itu kewajiban, saya imbau masyarakat segera menyesuaikan,” tegas Zaini usai Rapat Koordinasi Kependudukan bersama Dukcapil Lobar, pada Rabu, 11 Februari 2026.
Menurutnya, tidak ada perbedaan nilai antara KTP satu daerah dengan daerah lain. Namun, ketika seseorang tinggal dan menikmati layanan publik di satu wilayah, maka sudah semestinya identitas kependudukannya juga tercatat di wilayah tersebut.
“Jangan sampai nanti giliran infrastruktur rusak yang paling ribut, padahal indikator jumlah penduduk juga dihitung pusat dalam penilaian dan penganggaran,” ujarnya.
