Tinggal di Lobar tapi KTP Luar Daerah: Ribuan Warga Belum Tercatat, Pembangunan Bisa Terdampak
Banyaknya KTP Bukan Warga Lobar
Masalah ini paling banyak ditemukan di kawasan perumahan dan wilayah perbatasan, seperti Lobar–Mataram dan Lobar–Lombok Tengah.
Kepala Dinas Dukcapil Lobar, Fathurrahman menyebut, banyak warga sudah lama menetap. Bahkan memiliki anak dan keluarga di Lobar, namun data kependudukannya masih tercatat di daerah asal.
“Terutama di perumahan-perumahan perbatasan. Mereka tinggal lama di Lobar, bertahun-tahun, tapi KTP-nya belum pindah. Kalau mau pindah, tidak perlu repot. Cukup isi formulir, lampirkan KTP dan KK, nanti kami yang bantu prosesnya,” jelas Fathurrahman.
Dukcapil bahkan telah melakukan berbagai upaya jemput bola, termasuk pelayanan malam hari di sejumlah kawasan seperti Labuapi dan Lingsar. Namun, tantangan terbesar justru soal waktu dan persepsi masyarakat.
“Kadang kita datang siang, mereka kerja. Kita datang malam, mereka tidak ada. Yang mereka pikirkan selalu ribet, padahal tidak,” katanya.
Dampak dari belum pindahnya data kependudukan ini cukup signifikan. Warga yang tidak tercatat sebagai penduduk Lobar berpotensi tidak terhitung dalam alokasi program pembangunan dan fasilitas umum.
“Kalau mereka terdata sebagai penduduk Lobar, tentu hak-haknya akan dipenuhi. Fasilitas umum, layanan sosial, semuanya berbasis data,” tambahnya.
Meski belum ada angka pasti, Dukcapil memperkirakan jumlahnya bisa mencapai ribuan orang, mengingat banyaknya kawasan perumahan baru di wilayah Lombok Barat.
Pemkab Lobar kini berharap kesadaran warga tumbuh seiring pemahaman bahwa KTP bukan sekadar kartu identitas, tetapi kunci agar suara dan kebutuhan mereka benar-benar dihitung dalam pembangunan daerah. (Zani)
