Salah satunya, ia meminta Gubernur Iqbal segara menunjuk pejabat definitif untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Termasuk, memberikan kepastian jabatan pada pejabat yang terdampak SOTK. Jangan sampai, lanjut dia, hanya karena alasan konsolidasi kemudian menunggu peraturan teknis, lalu mengabaikan akselerasi pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat NTB.
“Ini sudah mau tahun kedua berjalan, jadi Pak Gubernur harus segera melakukan penempatan pejabat definitif, karena dengan cara itulah SOTK baru ini bisa dilihat nyata adanya untuk efisiensi. Pasalnya, ini kan upaya untuk menciptakan efisiensi,” katanya.
Pada dasarnya, ujar dia, penerapan SOTK baru memiliki tujuan filosofis yang baik, namun dinilai belum didukung kajian yang memadai. Kebijakan ini disebut lahir dari keinginan untuk merampingkan birokrasi yang sebelumnya dinilai terlalu gemuk.
SOTK lama dianggap memiliki terlalu banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggaran besar, namun capaian kinerjanya tidak terukur secara jelas. Oleh karena itu, SOTK baru dimaksudkan untuk menjawab dua persoalan utama, yakni birokrasi yang gemuk dan rendahnya efisiensi kerja.
“Namun demikian, penerapan SOTK baru ini belum berjalan optimal. Lambannya proses konsolidasi birokrasi setelah pemberlakuan SOTK baru memunculkan penilaian bahwa kebijakan ini lebih bersifat populis dan tidak dilengkapi kajian akademis yang memadai,” tutupnya. (05/03)
