Implikasi Fiskal dan Sosial
Perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Pertumbuhan yang rendah membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk memperluas belanja produktif, sementara tekanan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, manfaatnya cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu dan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam jangka menengah, kondisi ini berpotensi
menekan daya beli rumah tangga dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Catatan Kritis
Capaian pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2025 seharusnya dibaca sebagai peringatan struktural. Dengan target pusat 7 persen dan target serta proyeksi daerah di kisaran 6,5–7,2 persen, realisasi 3,22 persen menunjukkan bahwa koreksi kebijakan tidak dapat ditunda. Pemerintah daerah perlu memperkuat sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan agar saling terhubung dan memberi dampak luas, sekaligus mengurangi ketergantungan pada lonjakan sesaat sektor padat modal.
Jika perlambatan 2025 dijadikan momentum evaluasi dan pembenahan, NTB masih memiliki peluang membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun jika diabaikan, target tinggi hanya akan menjadi angka di atas kertas, semakin menjauh dari realitas ekonomi dan harapan masyarakat.
Penulis dapat dihubungi via email: [email protected]. (*)
