LIPSUS – Kemiskinan di Lingkar Mandalika: Ketika KEK Tumbuh, Warga Tetap Terpinggirkan
Pengamat Ekonomi: Mandalika Tumbuh, Tapi Tidak Membumi
Sejumlah pengamat ekonomi NTB menilai Mandalika adalah contoh klasik pembangunan yang terlalu fokus pada pertumbuhan, namun abai pada distribusi.
“Investasinya besar, tapi tidak disambungkan dengan ekonomi rakyat,” ujar Dr. Firmansyah, pengamat ekonomi daerah.
Menurutnya, pembangunan Mandalika berjalan dalam logika pasar murni. Hotel, vila, dan event besar bergerak cepat karena memiliki modal dan jaringan, sementara masyarakat lokal yang sebagian besar nelayan dan petani tidak dipersiapkan untuk masuk ke rantai nilai pariwisata.
“Kalau tidak ada kebijakan afirmatif, masyarakat hanya akan jadi penonton di tanahnya sendiri,” katanya.
Nelayan: Hidup di Pesisir, Terasing dari Pariwisata
Ketimpangan tersebut paling terasa di kalangan nelayan. Meski tinggal di kawasan pesisir yang menjadi daya tarik utama Mandalika, para nelayan nyaris tidak dilibatkan dalam rantai ekonomi pariwisata.
Resi, penanggung jawab nelayan setempat, mengungkapkan bahwa pelaku bisnis pariwisata lebih memilih menyuplai ikan dari luar daerah karena alasan harga dan ketersediaan. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan lokal tidak terserap secara optimal.
“Kalau di Tanjung Luar dijual Rp45 ribu, di sini bisa Rp75 ribu. Jadi pelaku bisnis lebih banyak ambil dari luar,” ujarnya.
Ironisnya, nelayan bahkan tidak mengetahui ke mana ikan hasil tangkapan mereka disalurkan. Tidak ada skema kemitraan, tidak ada pembinaan usaha, dan tidak ada pelibatan dalam event-event besar di KEK Mandalika. Mereka hanya menjadi penonton, sementara perputaran uang berlangsung di sekeliling mereka.
Kondisi ini semakin diperparah oleh cuaca ekstrem yang memaksa nelayan berdiam di darat. Tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, tekanan ekonomi pun semakin berat.
Petani Terlupakan di Tengah Gempuran Investasi
Nasib serupa dialami petani di Lombok Tengah, termasuk desa-desa penyangga Mandalika. Di tengah gencarnya pembangunan pariwisata dan dorongan pemerintah pusat terhadap ketahanan pangan, para petani justru mengaku kesulitan mengakses bantuan dasar.
Sebanyak 20 kelompok tani menyatakan tidak mendapatkan bantuan bibit dalam empat tahun terakhir. Ketua Kelompok Tani Patupakat, Lalu Muhammad Fadil Idris, menyebut bantuan terakhir diterima pada 2020.
“Kami tetap menanam, tapi pakai modal sendiri. Bibit sekarang mahal,” katanya.
Harga bibit yang mencapai Rp140 ribu per kilogram membuat sebagian petani hanya mampu membeli setengah kilogram. Sekadar agar sawah tetap ditanami untuk kebutuhan makan keluarga. Subsidi pupuk dinilai belum cukup meringankan beban produksi.
Ketika sektor pariwisata tumbuh dengan investasi triliunan rupiah, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung pangan justru tertinggal tanpa perlindungan memadai.
