Oleh: Hendra Jaya, M.Pd – International Book Writer “Leadership Falsafah of Tau Samawa”
Beberapa hari lalu saya pulang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kepulangan selalu menjadi cara paling jujur membaca realitas: mendengar langsung suara masyarakat yang kerap tak terdengar dari ruang rapat birokrasi. Selama di NTB, waktu saya lebih banyak di jalan—berpindah dari Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah hingga Lombok Timur—bertemu aktivis muda, pengasuh pesantren, santri, guru, dan warga biasa.
Obrolan kami berlapis: pendidikan, gerakan media alternatif, ekonomi umat, hingga arah politik lokal. Namun satu tema berulang muncul: evaluasi terhadap kepemimpinan pasangan Iqbal-Dinda dengan visi “NTB Makmur Mendunia.” Alih-alih akseleratif, sebagian masyarakat justru merasakan ritme pemerintahan yang lambat—bahkan stagnan di sektor tertentu.
Di serambi pesantren dan warung kopi, keluhan yang saya dengar nyaris serupa: kerusakan lingkungan meningkat, tambang ilegal sulit dikendalikan, angka putus sekolah masih tinggi, serta persoalan narkoba dan kemiskinan ekstrem yang terasa belum tertangani secara sistemik. Kritik ini bukan lahir dari sentimen politik, melainkan pengalaman hidup sehari-hari masyarakat.
NTB sebenarnya daerah dengan potensi besar: pariwisata (terutama Mandalika), pertanian, peternakan, hingga pertambangan. Tetapi potensi tidak otomatis menjadi kesejahteraan. Data BPS 2024–2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTB sangat fluktuatif karena bergantung pada sektor tambang berbasis ekspor. Saat harga komoditas naik, pertumbuhan bisa melonjak dua digit. Saat turun, ekonomi daerah ikut melambat. Pola ini membuat struktur ekonomi NTB rentan.
