Oleh: Dr. Alfisahrin, M.Si. – Dosen Universitas Bima Internasional dan Staf Ahli di DPD RI
Ada fenomena politik dan antropologi menarik yang sering saya amati di NTB bahwa siapa pun gubernur terpilih tampaknya sektor pariwisata selalu menjadi program unggulan dan andalan. Di era Gubernur, Dr. Zulkifliemansyah, M,Sc., pengembangan industri pariwisata dilakukan secara gila-gilaan ditandai penguatan kawasan super prioritas seperti KEK Mandalika, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang sukses menghelat event adu kuda besi kelas dunia bergengsi pertama yang melambungkan nama NTB hingga di mancanegara. Eksplorasi pariwisata NTB, tidak terhenti hanya pada pembangunan infrastruktur penopang pariwisata belaka melainkan juga diplomasi internasional, promosi luar negeri yang gencar dilakukan untuk menarik investasi luar negeri.
Pun ketika Gubernur NTB yang baru, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, ada semiotika politik yang sama dengan eks gubernur sebelumnya dalam menyusun program dan agenda kebijakan strategis. Lagi-lagi sektor pariwisata tetap dijadikan primadona dan unggulan untuk dikembangkan di NTB. Pak Iqbal tidak tanggung-tanggung dalam membangun model industri pariwisata NTB yakni yang berkualitas. Dengan modal simbolik sebagai mantan Dubes dan jejaring yang kuat rasanya tidak sulit untuk melakukan promosi internasional dan kerjasama global dengan mengembangkan sektor MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition) di NTB. Industrialisasi pariwisata di NTB sering dipromosikan sebagai kisah sukses pembangunan pejabat berkuasa. Angka kunjungan naik menjadi parameter keberhasilan promosi wisata, hotel bertambah dan berdiri megah dianggap tanda sukses geliat wisata meski harus menyingkirkan ruang hidup warga lokal, infrastruktur dibangun serba kilat demi puaskan hati investor, dan NTB dipoles serba modern agar tampil sebagai gerbang wisata kelas dunia baru.
NTB Makmur Mendunia tidak saja menjadi tagline dan aksesoris kekuasaan baru di NTB melainkan visi periodik serius pemerintah Iqbal-Dinda yang ingin dituju. Publik layak menanti dampak kemakmuran, kesejahteraan, dan perubahan nasib dari pembangunan industri megah pariwisata NTB. Saya mengamati bahwa meski kebijakan pariwisata di NTB digenjot ugal-ugalan faktanya kita masih kalah jumlah kunjungan wisman dari daerah tetangga Bali dan sebagai data perbandingan sepanjang tahun 2025 data BPS Bali mencatat 6, 95 juta orang.
Tidak kalah kunjungan wisatawan domestik di Bali sampai Desember 2025 mencatat sekitar 9,12 juta ke Bali. Sehingga perkiraan total kunjungan wisatawan ke Bali mencapai 16-17 juta wisman tahun 2025. Sedangkan kunjungan wisman di NTB yang tercatat di BIL (Bandara Internasional Lombok) pada Desember 2025 sebanyak 7.714 juta orang (BPS NTB). Artinya dari segi kuantitas dan volume NTB masih jauh lebih rendah dibanding Bali. Meski kita di NTB telah lama belajar membangun sistem, strategi, ekosistem dan peta konsep pemgembangan industri pariwisata seperti meniru Bali tetapi faktanya, kita masih jauh kalah saing dengan Bali.
Kita tetap memberi apresiasi pada political will, inovasi dan kebijakan kreatif pemprov NTB lewat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang diposisikan sebagai etalase modernitas. Publik pun bangga memiliki sirkuit internasional MotoGP, kagum dengan resort-resort mewah, dan investasi global yang berdiri megah di Mandalika. Namun, di balik gemerlap pembangunan itu, ada fakta miris yang jarang dibicarakan publik. Di antaranya tentang penggusuran paksa warga lokal dan lebih dari dua ribu orang komunitas Sasak terdampak pembangunan Mandalika, dengan dalih penataan kawasan pariwisata lapak-lapak kecil warga tidak boleh ada di jantung industri pariwisata. Pelan tapi pasti warga lokal semakin terdesak dari ruang hidupnya sendiri. Dalam perspektif antropologi, pembangunan seperti ini bukan lagi netral melainkan arena pertunjukan adu kuat kekuasaan dengan rakyat. Antropolog James C. Scott (1985) menyebutnya sebagai penyederhanaan realitas sosial oleh negara demi kepentingan administratif dan investasi.
Angka Kemiskinan Masih Tinggi di NTB Meski Pariwisata Digenjot Tumbuh
Gemerlap pembangunan pariwisata di NTB memang terlihat menjanjikan dan mengesankan, Siapapun akan terkesima namun, deret resort mewah, hotel megah, villa indah dan homestay yang bertebaran dan bertaburan kebanyakan adalah aset dan properti milik para investor dan orang asing. Banyak warga lokal Sasak kini terasing, terusir dan tersisih dari tanahnya sendiri karena tidak jarang pemerintah lebih prioritas melayani investor ketimbang warga negara sendiri. Padahal, secara historis, ekologi dan adat, tanah bukan sekadar komoditas, melainkan ruang simbolik, tempat ritual, memori leluhur, dan keberlanjutan hidup keluarga. Namun, ketika industrialisasi pariwisata masuk di NTB dan menjadi komoditas utama kekuasaan, logika yang bekerja bukan lagi proteksi hak hidup dan preservasi eksotisme tanah dan tradisi komunitas Sasak yang hidup di atasnya melainkan logika pasar bebas yang kapitalis.
Indeks pertumbuhan industri pariwisata di NTB sejak 2023 relatif stabil di kisaran angka 15-25 persen dan tahun 2025 tren kenaikan di angka 15 persen. Kemajuan pariwisata di NTB berdampak pada kenaikan harga tanah dan industri properti yang melonjak tinggi. Fenomena ini sering saya perhatikan ketika berkunjung ke tempat wisata seperti Mandalika, kemajuan pariwisata menciptakan shock culture yang memicu terjadinya disrupsi sosial, kebudayaan dan ekonomi. Warga menjadi praktis dan spekulatif sering menjual tanah karena tergiur harga mahal. Ketika aktivitas pariwisata ramai berkembang di tanah yang mereka jual warga lokal sasak pun makin terhimpit tekanan ekonomi. Mereka yang dulu tuan rumah, perlahan menjadi penonton di kampung sendiri bekerja sebagai buruh hotel, penjaga parkir, atau pedagang kecil di pinggir kawasan wisata.
Kesenjangan ini menjadi paradoks yang telanjang di NTB, di depan hotel bintang lima berdiri yang megah, resort mewah tepi Pantai dan gerai-gerai outlet asing, ada warga lokal Sasak yang menjaja barang asongan rokok, kain tenun, dan aksesoris tradisi yang kerap dipandang mengganggu kenyamanan wisatawan. Pemandangan kontras ini juga telanjang terjadi di Kawasan wisata Gili Trawangan, warga lokal terlihat tersisih digenjot oleh pelaku usaha modal besar. Seolah investor sengaja diberi karpet merah untuk tidak sekedar mengelola bisnis pariwisata tetapi menguasai semua sumber daya pariwisata padahal, faktanya di tengah pesatnya pertumbuhan dan kemajuan industri pariwisata sejumlah tetapi desa di NTB masih bergulat dengan sulitnya akses air bersih dan lapangan pekerjaan tetap.
Inilah wajah ganda pembangunan pariwisata di NTB,seringkali saya lihat ada semacam marginalisasi halus dalam kebijakan pariwisata, marginalisasi hari ini, hemat saya tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan terbuka negara. tetapi hadir secara halus, lewat bahasa regulasi pemerintah daerah, lewat kontrak kerja yang diskriminatif, lewat tata ruang dan tata Kelola pariwisata yang eksklusif. Komunitas lokal Sasak di NTB tidak lagi diusir secara fisik, tetapi dipinggirkan secara struktural. Konsep partisipasi masyarakat sering kali berhenti hanya pada seremoni dan sosialisasi kebijakan saja. Warga diundang sekedar untuk mendengar pidato pejabat negara, bukan ikut menentukan kesejahteraan nasibnya sendiri. Aspirasi warga lokal hanya dicatat, tetapi keputusan sudah diambil sebelumnya. Dalam situasi ini, demokrasi menjadi sangat prosedural, bukan substantif. Kita tengah menyaksikan apa yang disebut oleh banyak antropolog sebagai ekstraktivisme pariwisata, di mana alam, budaya, bahkan identitas lokal dieksploitasi untuk kepentingan industri. Tradisi hanya dipertontonkan sebagai atraksi dan budaya hanya direduksi menjadi sekedar dekorasi.
Hemat saya meski promosi pariwisata kencang, paket-paket wisata ramai dijual dan kebijakan sektor pariwisata makin ramah investor di NTB. Faktanya menurut Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa tingkat kemiskinan NTB pada Maret 2025 masih mencapai 11,78 %, atau sekitar 654,570 ribu jiwa sebuah bukti bahwa pertumbuhan sektoral di industri pariwisata belum secara langsung mengatasi kemiskinan struktural. Program unggulan Gubernur NTB seperti Desa Berdaya yang diluncurkan untuk menyasar kemiskinan di desa-desa tertinggal, tetapi fakta bahwa masih terdapat 106 desa kantong kemiskinan ekstrem di NTB menunjukkan bahwa program pembangunan di sektor kunci pariwisata yang dikembangkan masih dirasa publik belum benar-benar inklusif. UMKM yang bergerak di industri pariwisata banyak yang gulung tikar bukan karena kurang kreatif, minim produksi dan gagal adaptasi melainkan arah kebijakan pembangunan pariwisata di NTB yang belum mengarusutamakan dan memberikan porsi seimbang bagi pelaku pariwisata kecil, mikro dan menengah di NTB.
Efek Ekonomi Pariwisata di NTB Belum Merata
Beberapa studi seperti Dean Maccannell (1973) menunjukkan pariwisata dapat menciptakan struktur ekonomi baru dalam Masyarakat Lokal. Studi Valene Smith (1977) menemukan bahwa pariwisata menjadi alat pembangunan ekonomi yang tepat di daerah terpencil. Pariwisata dapat mendorong peningkatan pendapatan keluarga, membuka bisnis berbasis budaya, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada satu sektor. Secara politik ekonomi pariwisata di NTB misalnya telah membuka banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan lokal di tempat-tempat tertentu, seperti desa wisata Sade Senaru, Sesaot, Tete Batu, Kembang Kuning, Bilebante dan Sembalun. Namun, keuntungan bisnis pariwisata di NTB faktanya seringkali masih terfragmentasi pada pelaku usaha wisata besar korporasi bukan rakyat kecil. Sehingga event besar seperti MotoGP masih banyak UMKM kecil hanya jadi penonton karena tidak bisa memperoleh manfaat maksimal akibat kurangnya integrasi pemasaran digital dan jaringan usaha yang kuat.
Berdasarkan penelitian akademik dan data statistik bahwa pariwisata NTB memang berkontribusi terhadap ekonomi lokal,tetapi efek multi playernya belum merata dan belum terasa kuat di semua wilayah di NTB. Saya lihat ada daerah dan Kawasan yang sudah merasakan dampaknya seperti Lombok Utara dengan aktivitas pariwisata padat dan ramai di Gili trawangan, Gili meno dan Gili Air. Tetapi di Kawasan Selatan masih belum merasakan manfaat signifikan dan menjadi PR serius Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal untuk membangun infrastruktur pariwisata, kapasitas investasi dan desain pola pembangunan pariwisata berbasis karakteristik budaya komunitas lokal di Selatan NTB. Hemat saya dari sudut antropologi grand desain pembangunan industri pariwisata di NTB cenderung membentuk semacam enklave ekonomi (wilayah wisata maju), tumbuh cepat, perputaran uang besar, infrastruktur modern dan Kawasan wisata yang berkembang sendiri namun, manfaatnya tidak menyebar luas ke sekitar. Mandalika hemat saya akan potensial menjadi model pembangunan tourism enclave jika ekonomi warga lokal tidak turut diintegrasikan dalam rumah besar kebijakan industri pariwisata.
Pariwisata di NTB kini merupakan sektor kunci alternatif yang berdampingan diametral langsung dengan sektor pertanian dan peternakan. Namun, dalam kerangka teori pembangunan di NTB, saya lihat arah pengembangan kebijakan pariwisata hanya menciptakan semacam pulau kemakmuran sendiri di NTB terutama di Kawasan Mandalika di tengah ketimpangan wilayah sekitarnya. Sebut saja di Pulau Moyo Sumbawa, Pantai Lakey Dompu, Pulau Kenawa KSB, Teluk Saleh, Gunung Tambora, Pulau Satonda,Pulau Lariti dan Pulau Ular di Bima. Rasanya belum ada terdengar gagasan besar dari Gubernur NTB untuk segera mengintegrasikan potensi wisata di Pulau Seberang dengan desain besar pembangunan industri pariwisata premium di NTB. Sehingga wajar jika publik merasa bahwa pengembangan pariwisata NTB, baik porsi anggaran, infrastruktur dan prioritas kebijakan masih dinilai berjalan sektoral, Lombok-sentris, dan tidak merata.
Sehingga terjadi ketimpangan kontras dan mencolok karena nyaris sekitar 70-80 persen aktivitas pariwisata NTB terpusat dan berlangsung di Lombok. Akibatnya Pulau Sumbawa mengalami ketertinggalan jauh dibandingkan Lombok Tengah dan Utara pasca pengemabngan Mandalika. Warga lokal Sasak dan NTB umumnya kian tersisih di tengah konsep dan model pembangunan pariwisata modern ala ITDC yang terlihat tertutup dan berbasis pada investor besar cenderung tidak ramah pada pelaku usaha kecil dan mikro lokal. ini menunjukkan bahwa di balik proyek investasi pariwisata megah terdapat dinamika kuasa yang menempatkan komunitas lokal pada posisi inferior, memperkuat apa yang sering disebut dalam antropologi politik sebagai ekstraktivisme pembangunan. Orang-orang hanya berlomba memanen sumber daya masyarakat lokal NTB demi meraup modal eksternal besar investor tanpa perhitungan matang kompensasi sosial dan ekonomi apa yang diperoleh untuk rakyat kecil.
Ketimpangan Ekonomi dan Ketergantungan pada Sektor Pariwisata
Dalam perspektif antropologi Pariwisata sering dipromosikan sebagai jalan keluar pengentasan kemiskinan. Tidak terkecuali pemprov NTB meyakini sama bahwa keindahan alam NTB adalah berkah dan anugerah yang harus dikelola untuk membangun kemandirian ekonomi. Namun, seiring derasnya arus industrialisasi pariwisata, proyek-proyek investasi di NTB pun mengalir deras konflik lahan seketika meningkat dan penggusuran paksa komunitas pedagang lokal di Kawasan wisata pun tidak terhindarkan. Pariwisata seolah menjadi instrumen kolonialisme dan kapitalisme baru di NTB sehingga jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistributif Gubernur, pariwisata di NTB, hemat saya pariwisata di NTB hanya berpotensi memperlebar jarak sosial miskin kaya, menegasikan komunitas lokal, dan menciptakan sistem dan bangunan ekonomi rapuh yang hanya menghadapkan vis a avis korporasi dan rakyat kecil.
Saya mengakui bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB memang signifikan namun, Saya mengutip Jurnal Economia Vol. 20, Nomor 2, Juni 2024 yang menganalisis data panel dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu berkorelasi signifikan dengan penurunan angka kemiskinan di kabupaten/kota di NTB. Artinya, pertumbuhan ekonomi sektoral belum otomatis dirasakan oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berada di luar pusat-pusat wisata besar. Pariwisata di NTB adalah cerita yang kompleks. Di satu sisi, sektor ini mampu menarik investasi dan wisatawan, menciptakan peluang baru di beberapa desa wisata seperti yang sudah saya sebutkan di atas, dan menjadi andalan baru strategi pembangunan ekonomi di NTB tanpa bergantung sepenuhnya pada sumber daya tambang yang merusak lingkungan.
Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan hiruk pikuk kunjungan wisatawan di sektor pariwisata NTB belum serta-merta menyelesaikan persoalan ketimpangan struktural, distribusi pendapatan yang adil, dan pemberdayaan komunitas lokal secara seimbang. Ketika pembangunan pariwisata NTB dikemas sebagai narasi tunggal kekuasaan tentang kemakmuran dan popularitas global NTB yang mendunia. kita jangan lupa menanyakan, Siapa aktor pariwisata NTB yang benar-benar diuntungkan dari industri yang menjual dan eksploitasi kesenangan ini. Rakyat kecil NTB ataukah korporasi besar yang berinvestasi di NTB, karena faktanya masih banyak warga lokal NTB yang masih terjebak dalam kerentanan ekonomi bahkan setelah destinasi besar Mandalika selesai dibangun megah dan mewah. Pertanyaan antropologis dan politiknya, Apakah penataan ruang, regulasi, dan investasi pariwisata di NTB sudah menyertakan ruang partisipasi untuk komunitas lokal, melindungi entitas budaya, bahasa, tradisi lokal, dan menjadikan warga lokal sebagai subyek pembangunan pariwisata bukan sekadar menjual eksotismenya kepada dunia.
Pada konteks inilah Antropologi kritis Arturo Escobar (1995) mengingatkan bahwa pembangunan lebih sering menjadi proyek kekuasaan ketimbang kemanusiaan. Pembangunan pariwisata di NTB bukan semata soal program penguasa, bukan sekadar angka kunjungan wisman. Melainkan tentang perluasan akses terhadap modal ekonomi publik, distribusi sumber daya ekonomi yang adil, dan memotong rantai ketimpangan. selama kebijakan pariwisata tidak berpihak pada komunitas, industrialisasi pariwisata akan tetap menjadi kisah gemerlap dengan realitas ketidaksetaraan akses keuntungan ekonomi yang kian menganga lebar antara raksasa korporasi pariwisata dengan rakyat kecil di NTB.
Politik Ruang dan Pembangunan Pariwisata Inklusif di NTB
Dalam perspektif antropologi politik, industri pariwisata bukan sekedar sektor ekonomi melainkan arena kontestasi kuasa. Saya punya alasan menyatakan ini, karena pariwisata adalah ruang hidup yang eksistensial yang di dalamnya ada kepentingan ekonomi negara, korporasi, rakyat dan investor yang diatur, dikelola juga diperebutkan. Ada uang besar yang berputar, jaringan bisnis raksasa yang bergerak, dan modal usaha yang diinvestasikan. Pariwisata NTB seharusnya tidak hanya fokus pada mengejar angka investasi, even internasional, okupasi dan pembangunan masif hotel serta eksploitasi budaya dengan menjual keindahan alam NTB. Hemat saya, praktik industri pariwisatanya seperti ini justru mempercepat degradasi ekologis.
Alam direduksi hanya sekedar menjadi objek foto dan barisan hotel investor bukan sebagai ruang hidup komunitas. Karena pembangunan yang mengabaikan keadilan ruang dan keseimbangan alam hanya akan menciptakan konflik laten segitiga antara pemerintah, investor dan rakyat. Kita tidak menolak industri pariwisata tetapi pemerintah daerah harus segera mendefinisikan ulang, untuk siapa pembangunan industri pariwisata NTB ini dijalankan, rakyatkah, atau korporasi. Jika pertanyaan tersebut, dapat dijawab berarti arah dan orientasi kebijakan industri pariwisata NTB berada dijalan yang tepat. Hemat saya Pemprov NTB memang harus mengembangkan model pariwisata inklusif yakni desain pembangunan pariwisata yang mendistribusikan keuntungan, manfaat, dan berkah bisnis pariwisata daerah secara adil dengan melibatkan komunitas lokal sebagai subyek dan pengambil Keputusan.
Bagaimana cara membangun pariwisata inklusif di NTB, hemat saya dapat ditempuh dengan sejumlah langkah. Pertama, memberi ruang partisipasi yang bermakna artinya secara politik komunitas Sasak, Samawa, dan Mbojo terlibat sejak di awal perencanaan pembangunan industri pariwisata bukan hanya menyiapkan mereka hanya sebagai pekerja kasar, tetapi sebagai desainer dan inovator yang mengemas destinasi wisata. Langkah kedua, adalah distribusi dan negosiasi nilai, artinya bahwa setiap orang tahu bahwa di mana ada industri pariwisata dikembangkan pasti ada hotel, resort, homestay dan villa yang dibangun. Pemerintah harus memiliki kemampuan menaikan posisi tawar dengan mewajibkan dalam setiap even dan hotel-hotel menyerap tenaga kerja, transportasi dan produk lokal seperti pangan lokal/industri kue tradisional yang berlimpah di NTB.
Langkah ketiga, tentu memperkuat kelembagaan industri pariwisata NTB. Isinya ada Pemda, pelaku usaha pariwisata, Bumdes, tokoh adat dan akademisi. Pengembangan pariwisata di NTB hemat saya belum banyak melibatkan akademisi dan Universitas melalui pengembangan dan aplikasi hasil riset-riset mutakhir yang komprehensif terkait dunia usaha pariwisata. Banyak segmen dan destinasi wisata di NTB yang masih sepi pengunjung, tidak punya dampak ekonomi dan magnet sosial untuk dikunjungi oleh wisman. Meski saya tahu bahwa sejumlah upaya membangun industri pariwisata inklusif di NTB telah dicoba tetapi dengan mengelola industri pariwisata yang inklusif berarti mengubah relasi kuasa elite yang tunggal dan tekno-birokrat selama ini di NTB menjadi triple helix of knowledge. di mana, akademisi, universitas dan komunitas memainkan peran yang padu, sinergi dan kolaboratif. (*)
