Beragam Perspektif, Membaca Posisi NTB yang Keluar dari 10 Besar Provinsi Termiskin
Mataram (NTBSatu) – Narasi mengenai Nusa Tenggara Barat (NTB) yang keluar dari daftar 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi kembali mencuat dalam ruang-ruang diskusi publik.
Pernyataan tersebut sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah daerah telah menyampaikannya sejak beberapa waktu lalu dalam berbagai forum resmi.
Saat itu, Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi sebelumnya menjelaskan perubahan posisi NTB dalam peta kemiskinan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan oleh Bappenas RI pada 2025, ia menyampaikan pergeseran posisi tersebut sebagai perkembangan positif.
“Pada tahun 2023 kami berada di posisi ke-8. Sekarang di posisi 12. Artinya kami keluar dari 10 besar itu,” ujar Gita saat mengikuti rakornas secara daring dari Kantor Sekda NTB.
Narasi tersebut kemudian kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Di ruang publik, muncul pertanyaan yang cukup menarik. Apakah ini hanya pengingat atas perkembangan statistik, atau bagian dari upaya pemerintah memperoleh pengakuan atas kerja pembangunan?
Di sisi lain, data memang menunjukkan pergerakan yang tidak bisa pemerintah abaikan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Dr. Ahsanul Khalik menilai diskusi mengenai kemiskinan daerah perlu ditempatkan pada kerangka data yang utuh.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan tingkat kemiskinan NTB secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020 angkanya berada di kisaran 14,32 persen. Tahun berikutnya turun menjadi 13,83 persen kemudian 13,82 persen pada 2022. Pada 2023 berada di sekitar 13,85 persen, lalu menurun lebih signifikan pada 2024 menjadi sekitar 11,91 persen, hingga mencapai 11,38 persen pada September 2025.
Pergerakan angka tersebut ikut menggeser posisi NTB di tingkat nasional.
“Penurunan ini tidak terjadi dalam satu waktu. Ada proses panjang dari berbagai kebijakan pembangunan yang berjalan secara bertahap,” ujar Ahsanul Khalik.
Ia mengingatkan peringkat kemiskinan bersifat relatif. Perkembangan daerah lain sangat memengaruhi perubahan posisi sebuah daerah..
“Yang perlu kita baca bukan hanya peringkatnya, tetapi arah pergerakan datanya,” katanya.
Jumlah Penduduk Miskin NTB 2025 Berkurang
Dari sisi statistik, Kepala BPS NTB Wahyudin memaparkan gambaran yang lebih rinci. Pada September 2025 jumlah penduduk miskin di NTB tercatat 637,18 ribu orang.
Jumlah tersebut berkurang 17,39 ribu orang daripada Maret 2025. Jika mengambil perbandingan dengan September 2024, sekitar 21,42 ribu orang keluar dari garis kemiskinan.
“Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 11,38 persen. Turun 0,40 persen dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,53 persen dibandingkan September 2024,” ujar Wahyudin.
Sejumlah faktor ikut memengaruhi penurunan tersebut. Konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 tumbuh 4,51 persen secara tahunan, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.
Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah juga menunjukkan perbaikan. Proporsinya naik dari 18,88 persen pada Maret 2025 menjadi 19,23 persen pada September 2025.
Program bantuan sosial, intervensi melalui Makan Bergizi Gratis, operasional Sekolah Rakyat, hingga berbagai program perbaikan rumah tidak layak huni ikut menjadi bantalan bagi rumah tangga rentan.
Namun dari sudut pandang akademik, perkembangan tersebut tetap perlu dibaca dengan kehati-hatian.
Pandangan Akademisi
Akademisi Universitas Mataram Dr. Iwan Harsono, menilai penurunan kemiskinan di NTB memang menunjukkan arah yang positif, tetapi kecepatannya masih relatif terbatas.
Dalam satu tahun, tingkat kemiskinan turun dari 11,91 persen pada September 2024 menjadi 11,38 persen pada September 2025, atau berkurang 0,53 poin persentase.
“Secara jumlah sekitar 21 ribu orang keluar dari garis kemiskinan. Ini perbaikan yang nyata, tetapi lajunya belum terlalu cepat,” kata Iwan.
Ia juga mencatat penurunan tersebut terjadi ketika pertumbuhan ekonomi NTB pada 2025 berada di kisaran 3,22 persen, angka yang relatif moderat.
Kondisi tersebut menunjukkan peran kebijakan redistributif seperti bantuan sosial, subsidi, dan belanja pemerintah dalam menjaga konsumsi kelompok rentan.
“Namun tanpa penguatan basis produktivitas ekonomi, perbaikan seperti ini bisa bersifat rapuh,” ujarnya.
Iwan mengatakan, diskusi mengenai kemiskinan NTB tidak berhenti pada satu klaim ataupun satu angka statistik. Data menunjukkan adanya perbaikan, tetapi juga memperlihatkan dinamika yang perlu dicermati lebih jauh.
Penurunan tingkat kemiskinan memang memberi sinyal positif bagi arah pembangunan daerah. Namun dalam perspektif kebijakan publik, angka tersebut perlu dibaca bersama faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, struktur lapangan kerja, hingga distribusi kesejahteraan antarwilayah.
Perubahan posisi NTB dalam peta kemiskinan nasional pada akhirnya lebih tepat dilihat sebagai bagian dari proses yang sedang berlangsung. Perbaikan indikator sosial ekonomi membutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan sektor produktif, serta keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, diskusi mengenai kemiskinan tidak semata berkisar pada posisi peringkat. Yang lebih penting adalah memastikan tren penurunan tersebut berkelanjutan dan mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat secara lebih merata,” tandas Iwan. (*)
