Infrastruktur Pertanian dan Kesehatan Jadi Fokus Utama Pemdes Seteluk Tengah
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa (Pemdes) Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus memperkuat pembangunan infrastruktur dasar, terutama pada sektor pertanian dan kesehatan sebagai penopang utama kebutuhan masyarakat.
Kepala Desa Seteluk Tengah, Jaya Putra mengatakan, perbaikan infrastruktur irigasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah desa dalam mendukung produktivitas pertanian warganya. Upaya tersebut melalui rehabilitasi jaringan irigasi yang lama maupun pembangunan saluran baru.
“Pemdes Seteluk Tengah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur desa. Salah satu yang terus diperbaiki adalah saluran irigasi desa. Baik merehab yang sudah lama maupun yang baru,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 20 November 2025.
Ia menjelaskan, anggaran rehabilitasi dan pembangunan irigasi dari APBD Kabupaten Sumbawa Barat, APBD Pemerintah Provinsi NTB, hingga Pemerintah Pusat. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2022 dan masih berlangsung hingga sekarang.
“Sekarang ada 3 titik rehab irigasi yang bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat,” tambah Jaya Putra.
Pembangunan Posyandu
Tak hanya sektor pertanian, pemerintah desa juga memprioritaskan peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan Posyandu di sejumlah dusun.
“Alhamdulillah kita sudah membangun 3 Posyandu. Posyandu ini, baik dari pembelian tanah dan secara pembangunannya dari APBDes,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini terdapat 9 Posyandu yang tersebar di wilayah Desa Seteluk Tengah. Namun, masih ada dua Posyandu lagi yang pemerintah desa rencanakan bangun dalam waktu dekat.
“Tinggal 2 Posyandu rencana kami ingin bangun kembali yang sudah disiapkan tanahnya,” katanya.
Adapun jumlah penduduk di Desa Senteluk Tengah 4.700 jiwa dengan 1.600 Kepala Keluarga (KK). Mayoritas warga bekerja sebagai petani dan peternak, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai buruh kasar, buruh tani, pedagang, ASN, dan pekerjaan lainnya.
Jaya Putra menegaskan, pembangunan sektor kesehatan dan pertanian menjadi prioritas pemerintah desa mengingat kebutuhan masyarakat yang dominan pada dua sektor tersebut.
“Kesehatan dan pertanian yang sangat kami prioritaskan. Mayoritas bekerja di sektor pertanian dan peternakan,” tegasnya.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
