Mataram (NTBSatu) – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Provinsi NTB mencatat, kemantapan jalan di NTB baru sekitar 75,31 persen. Dari total panjang jalan di NTB sekitar 1.493 kilometer.
Kepala Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya menyampaikan, dari hitungan tersebut, masih ada sekitar 369 kilometer lebih jalan rusak di NTB. Dengan persentase sekitar 24,69 persen.
Ratusan kilometer jalan rusak tersebut tersebar di sejumlah daerah di NTB. Paling banyak berada di Pulau Sumbawa.
“Di Pulau Sumbawa memang kondisinya yang paling parah,” kata Wijaya, Selasa, 21 April 2026.
Karena itu, lanjutnya, fokus penanganan jalan tahun ini akan diprioritaskan di Pulau Sumbawa. Namun ia menegaskan, bukan mengabaikan kondisi jalan di Lombok.
Ia menyampaikan, karena keterbatasan anggaran, maka perbaikan jalan menggunakan skala prioritas. Di mana ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah akan menjadi prioritas.
“Sekarang penanganannya kita fokus di Pulau Sumbawa, karena emang kondisi yang paling parah di sana. Termasuk, 31 titik temuan Pak Gubernur beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, catatan Dinas PUPRPKP NTB, di Pulau Sumbawa setidaknya ada lebih dari 12 titik jalan rusak. Paling parah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tepatnya di Lingkar Selatan tembus ke Lunyuk.
“Di lombok ada (jalan rusak), tapi kalau kita lihat volumenya lebih banyak ada di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan rusak di NTB terus dilakukan. Termasuk, untuk jalan-jalan rusak akibat bencana alam.
Untuk kondisi kedaruratan, lanjutnya, pada prinsipnya penanganannya sudah ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Oleh BPBD, penanganannya hanya bersifat sementara. Seperti penimbunan dan sejenisnya.
“Kami nanti akan meneruskan untuk kondisi permanennya,” katanya.
Namun di samping itu, PUPRPKP juga tetap melakukan penanganan yang sifatnya kedaruratan. Sementara itu, untuk penanganan keseluruhannya masih dilakukan pembahasan.
“InsyaAllah sedang pembahasan mudah-mudahan di awal Mei kita sudah bisa melaksanakan. Tetapi yang tetap berjalan adalah kegiatan pemeliharaan,” ungkapnya.
Minta Masyarakat Pahami Keadaan
Ia menegaskan, penanganan jalan ini akan secara bertahap. Menggunakan skala prioritas. Sebab perbaikan jalan ini membutuhkan anggaran besar. Overlay untuk satu kilometer saja membutuhkan biaya kurang lebih Rp1,2 miliar.
“Kita bisa bayangkan kalau satu ruas saja yang panjangnya empat kilometer itu sudah berapa duit (uang, red). Belum lagi di ruas yang lain,” ucapnya.
Karena itu, ia berharap masyarakat bisa memahami keadaan ini. Bahwa, perbaikan jalan rusak di NTB dilakukan bertahap dan membutuhkan waktu.
“Mohon pemahamannya, tetapi kan masyarakat maunya di aspal semua. Mulus semua. Tetapi itu nanti. Maksudnya nanti ketika ada duitnya (uangnya, red). Tolong jelaskan juga, bahwa mengembalikan fungsi jalan merupakan perbaikan juga namanya. Persepsi masyarakat itu maunya mulus aja, licin. Kalau duitnya sudah memadai mungkin akan digitukan semua,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pemeliharaan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa, Mustafa mengatakan, banyaknya kerusakan jalan terjadi akibat bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan perambahan hutan. Adanya genangan air karena tidak adanya penataan saluran irigasi juga menjadi faktor utama jalan rusak.
“Bukan faktor dari infrastrukturnya, kami tinjau dari sisi faktor lingkungan yang banyak menyebabkan kerusakan jalan. Saluran masih sangat minim, sehingga banyak terjadi genangan air di atas permukaan badan jalan,” ujar Mustafa.
Namun demikian, ia mengaku sudah melakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bima. Misalnya, melakukan penimbunan pada ruas jalan Kawinda To’i yang rusak akibat banjir beberapa waktu lalu.
“Bisa kita bilang, rata-rata jalan di Bima itu kerusakannya sangat parah. Kami sudah melakukan perbaikan sementara seperti di ruas jalan Kawinda To’i,” ujarnya. (*)
