Kematian Jemaah Haji Jadi Evaluasi, DPRD NTB Optimistis Kementerian Haji Perbaiki Layanan
Mataram (NTBSatu) – Meninggalnya satu jemaah calon haji (JCH) asal Lombok Tengah, sebelum keberangkatan pada 20 April 2026 kemarin, menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak, untuk meningkatkan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. DPRD NTB menilai, kehadiran kementerian khusus yang menangani urusan haji menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas layanan ke depan.
Anggota Komisi V DPRD NTB, H.M. Jamhur, menyebut bahwa dengan adanya kementerian haji yang berdiri sendiri, penanganan seluruh aspek ibadah haji akan lebih fokus dibanding sebelumnya yang berada di bawah kementerian dengan banyak urusan lain.
“Dengan adanya kementerian haji khusus, maka dia akan lebih fokus menangani persoalan haji. Kalau dulu di departemen agama itu saking banyak hal yang harus ditangani. Sekarang dia fokus masalah haji,” ujarnya, Selasa, 21 April 2026 usai Rapat Paripurna DPRD NTB.
Ia menegaskan, berbagai kendala yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan haji harus dijadikan bahan evaluasi agar tidak terulang. Menurutnya, fokus kelembagaan akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan jemaah.
“Kita berharap dengan adanya kementerian yang baru itu, pelayanan haji akan lebih ekstra, bagus dan memuaskan jamaah,” kata Ketua fraksi PKB di DPRD NTB tersebut.
Proteksi Dini
Terkait kasus meninggalnya jemaah sebelum keberangkatan, Jamhur menilai hal tersebut tetap harus disikapi secara proporsional. Ia menekankan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah dengan jumlah peserta besar, potensi kejadian seperti itu tetap ada.
“Kalau bicara potensi, namanya mengurus orang banyak ya pasti ada. Tapi kan bisa dipersiapkan dari sekarang, titik lemahnya di mana,” jelasnya.
Ia menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan jemaah, terutama yang masuk kategori risiko tinggi. Menurutnya, proses seleksi dan pendampingan medis harus dilakukan secara ketat sejak awal.
“Ada yang namanya risiko tinggi, itu harus betul-betul ada pengawalan dari petugas medis dan mereka harus siap siaga,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengapresiasi sistem rekrutmen petugas haji yang kini dinilai lebih selektif dan profesional. Menurutnya, tidak boleh ada lagi praktik titipan dalam penunjukan petugas, karena hal tersebut berpengaruh pada kualitas layanan di lapangan.
“Sekarang petugas-petugas ini betul-betul melaksanakan tupoksi mereka. Yang medis fokus medis, yang konsumsi fokus di situ. Tidak ada istilah titipan,” katanya.
Jamhur optimis, dengan sistem yang lebih terstruktur dan fokus, berbagai potensi masalah dalam penyelenggaraan haji dapat diminimalisir. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan.
“Kalau dilaksanakan sesuai SOP dan arahan pembina, kita yakin setiap tantangan bisa diminimalisir,” ujarnya.
Sebagai penutup, ia berharap seluruh jemaah haji asal NTB dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. (Zani)
