Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menegaskan komitmennya menjalankan program prioritas nasional dan daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Kami desa tetap mengikuti mandatori mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Memang salah satu program prioritas kami adalah pengentasan kemiskinan ekstrem,” kata Kepala Desa Kokarlian, Anasrullah kepada NTBSatu, Rabu, 19 November 2025.
Ia menjelaskan, pasca pandemi Covid-19 dan gempa, berbagai program pemulihan ekonomi terus dilakukan. Salah satu program utama adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai skema pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan.
“Untuk program pemberdayaan, pembagian BLT untuk pengentasan kemiskinan tetap kami jalankan,” ujarnya.
Selain BLT, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) hingga penguatan pelayanan publik juga menjadi bagian penting dari strategi pemerintah desa dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Peningkatan kapasitas SDM hingga kapasitas pelayanan publik merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan di desa kami,” tambahnya.
Fokus Infrastruktur Dasar dan Program Kesejahteraan
Berdasarkan berbagai kebijakan mandatori tersebut, Pemerintah Desa Kokarlian merealisasikan sejumlah program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Program yang kami jalankan di desa yaitu pembagian BLT, rehab atau bedah rumah, penyediaan air bersih, dan pengadaan fasilitas MCK yang memadai, serta beberapa kegiatan lain,” jelas Anasrullah.
Semua anggaran program tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Alokasi Dana Desa (ADD) Kokarlian.
Di sektor ekonomi, pemerintah desa juga mengarahkan sumber dayanya untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama yang terdampak pandemi.
“Sektor lain juga kegiatan untuk mendukung UMKM. Sumber daya kami fokuskan pemulihan ekonomi pasca Covid, terutama UMKM yang berada di wilayah desa,” ujar Anasrullah.
Kembangkan Sapi dan Dukung Petani
Sebagai desa tadah hujan, Kokarlian mengandalkan sektor pertanian dan peternakan sebagai kekuatan ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah desa menghadirkan program bantuan bibit ternak dan alat pertanian untuk mendukung produktivitas warga.
“Program kami di desa untuk mendukung pertanian dan peternakan adalah membagikan bibit ternak dan membagikan alat-alat pertanian kepada para petani,” jelasnya.
Khusus peternakan, Pemerintah Desa Kokarlian saat ini tengah mendorong program penggemukan sapi. Menurut Anasrullah, populasi sapi di desanya bahkan tiga kali lipat lebih banyak daripada jumlah penduduk.
“Terutama di sektor peternakan itu kami lagi mengembangkan penggemukan sapi. Populasi sapi tiga kali lipat dari penduduknya. Kami taksir tiga orang sama dengan tiga sapi kalau dilihat dari jumlah populasi sapi di desa kami,” ujarnya.
Ia merinci, Desa Kokarlian memiliki 879 kepala keluarga dengan total penduduk sekitar 2.800 jiwa. Untuk melaksanakan seluruh program tersebut, pemerintah desa mengandalkan kombinasi anggaran dari desa dan kabupaten.
“Kami mengandalkan anggaran dari APBDes dan sharing dari APBD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat,” kata Anasrullah menutup penjelasan.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
