Mataram (NTBSatu) – Krisis air bersih di kawasan Gili Meno khususnya, masih menjadi catatan. Masalah ini bukan baru-baru terjadi, melainkan sudah hampir dua tahunan.
Pelaku pariwisata khususnya di tiga gili: Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) khawatir, fenomena ini bisa berdampak pada kunjungan wisatawan di tempat tersebut.
Mengatasi persoalan ini, Pemprov NTB akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gili Tramena. Satgas ini akan fokus pada penanganan masalah air bersih dan sampah di tiga kawasan tersebut.
“Mudah-mudahan, tidak lama lagi keluar Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Satgas. Merupakan bagian dari penugasan untuk penanganan masalah air dan sampah di kawasan tiga gili,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, Jumat, 31 Oktober 2025.
Aulia mengatakan, mengatasi masalah krisis air bersih di Gili butuh kerja sama semua pihak. Mulai Pemprov, Pemkab Lombok Utara, termasuk pelaku pariwisata di daerah tersebut.
“Berkaitan dengan penanganan ini kan tidak hanya tok langsung mengadakan. Tetapi ada hal-hal yang memang perlu dikaji secara hukum dulu, bagaimana keberlangsungan dan keberlanjutan daripada yang selama ini sudah terlaksana,” jelasnya.
Dengan pembentukan Satgas ini, lanjut Aulia, setidaknya akan lahir rekomendasi dan solusi yang akan mengurai persoalan ini. Memastikan masyarakat di wilayah tersebut memperoleh pelayanan air bersih.
“Pelaku usaha ingin bagaimana memperoleh pelayanan dalam hal ini air dengan mudah,” ujarnya.
Satgas Gili Tramena beranggotakan orang-orang dari Pemprov NTB, juga ada dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU). “Ini menjadi salah satu wadah untuk mencari solusi atas masalah krisis air di tiga Gili,” tutupnya.
Ancaman Krisis Air Bersih di Gili
Sebelumnya, Bupati Lombok Utara, Najmul Ahkyar mengungkapkan kondisi lapangan di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Lombok Utara.
Krisis air bersih mulai mengancam salah satu kawasan destinasi wisata unggulan Lombok Utara ini. Hal ini setelah pencabutan izin lokasi perairan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), operator tunggal fasilitas Seawater Reverse Osmosis (SWRO).
Keputusan pencabutan izin tersebut merupakan hasil dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang saat ini masih dalam proses banding. Namun, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
“Itulah yang menjadi bagi kami meminta keringanan dari Gubernur NTB. Di satu sisi di Gili Meno itu kepentingan kebutuhan air bersih itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha kita,” jelas Bupati KLU, Najmul Akhyar kepada NTBSatu, Kamis, 14 Agustus 2025.
Kondisi di Gili Meno saat ini mengharuskan pemerintah segera mengambil langkah serius. Salah satunya, memberikan dispensasi operasional sementara kepada PT TCN. Sebab, keberadaanya sangat vital bagi ribuan penduduk lokal. Termasuk wisatawan, hotel, restoran, dan fasilitas publik.
“Maka pemerintah harus mengambil langkah suapaya bagaimana menyelematkan Gili Meno ini dari kekurangan air,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Perindo ini, penanganan pemerintah di Gili Meno sudah sangat mendesak. Pasalnya, terhentinya layanan air bersih akan memicu krisis sosial ekonomi, ancaman PHK masal, serta pencemaran lingkungan akibat penggunaan air sumur ilegal dan air asin.
“Walaupun selama ini pemerintah sudah menangani. Nah ini nanti jangan sampai dianggap pemerintah tidak berbuat. Pemerintah setiap hari itu menyediakan air untuk masyarakat maupun untuk pengusaha di sana, melalui PDAM dan PUPR KLU,” ungkapnya. (*)
