Pertimbangkan Efisiensi Belanja Daerah
Menyinggung soal kondisi fiskal daerah yang belum mampu mengakomodir seluruh honorer di NTB. Mantan Kepala Biro Organisasi itu mengaku, tengah memikirkan skema efisiensi untuk sejumlah belanja daerah. Sehingga, diusahakan tidak ada pegawai yang dirumahkan.
“Mungkin ada belanja-belanja lain yang perlu diefisiensikan. Itu akan dilihat secara komprensif lah intinya, karena ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak,” katanya.
Selain efisiensi belanja, pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber tambahan anggaran.
Di tengah tantangan banyaknya honorer yang masih tersisa, Pemprov NTB juga menghadapi persoalan serius soal tingginya porsi belanja pegawai yang saat ini mencapai 33,26 persen. Jumlah itu melampaui target nasional yang hanya memberikan alokasi sekitar 30 persen untuk belanja pegawai.
Akibat bengkaknya belanja pegawai di NTB, Pemprov terancan disanksi pusat jika sampai dengan tahun 2027 belum menyesuaikan sesuai dengan ketentuan.
“Targetnya kan 2027. Nah ini memang secara nasional rata-rata belanja pegawai tinggi. Salah satu faktor pembentuknya adalah jasa pelayanan yang seharusnya masuk belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai. Ini yang sedang kita komunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya. (*)
