Bupati KLU Tegaskan Kebutuhan Air Bersih di Gili Meno Sudah Mendesak
Dapat Memicu Krisis Sosial Ekonomi
Menurut politisi Partai Perindo ini, penanganan pemerintah di Gili Meno sudah sangat mendesak. Pasalnya, terhentinya layanan air bersih akan memicu krisis sosial ekonomi, ancaman PHK massal, serta pencemaran lingkungan akibat penggunaan air sumur ilegal dan air asin.
“Walaupun selama ini pemerintah sudah menangani. Nah ini nanti jangan sampai dianggap pemerintah tidak berbuat. Pemerintah setiap hari itu menyediakan air untuk masyarakat maupun untuk pengusaha di sana, melalui PDAM dan PUPR KLU,” ungkapnya.
Meski begitu perlu ada tindakan jangka panjang. Salah satunya pengadaan air melalui fasilitas Seawater Reverse Osmosis (SWRO) atau penyulingan air laut atau dengan cara lain yang memungkinkan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Karena itu lah cara kita menyelamatkan pariwisata dan masyarakat kita di Gili Meno,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Lombok Utara sudah memberikan izin kepada PT TCN untuk melakukan langkah-langkah pemulihan. “Apa langkah pemulihan itu, tergantung PDAM dengan pihak ketiga yaitu PT TCN,” bebernya.
“Jadi karena kita pemerintah menyiapkan regulasi. Kita tidak pada tataran teknis tapi saya memberikan kepada PDAM untuk melaksanakan langkah pemulihan kondisi di Gili Meno,” pungkas Najmul menambahkan. (*)
