Pemprov NTB Dorong Pemerintah Pusat Segera Keluarkan Skenario Wujudkan Swasembada Garam 2027
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan swasembada garam nasional pada tahun 2027.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinisi NTB, Muslim mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan tersebut.
Namun untuk mewujudkannya, Pemerintah Pusat harus segera mengeluarkan skenario konkret guna mencapai swasembada garam. Hal ini karena kebutuhan garam nasional terus meningkat, sementara produksi garam lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.
“Ketika ingin mewujudkan target swasembada 2027, kira-kira Pemerintah Pusat punya skenario seperti apa yang harus didistribusikan ke daerah. Sehingga, potret dari angka swasembada pangan ini kira-kira se-NTB itu berapa persen?,” tanya Muslim, Selasa, 29 Juli 2025.
Menurut Muslim, dalam rangka mewujudkan swasembada garam nasional, tentu semua pekerjaannya berada di daerah. Sehingga perlu Pemerintah Pusat mendistribusikan skenario konkret tersebut pada tiap-tiap daerah.
Di sisi lain, untuk mewujudkan target itu, NTB sendiri sangat membutuhkan dukungan langsung dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pemerintah teknis lainnya juga harus berjalan secara beriringan.
“Jadi tidak bisa juga kita ujuk-ujuk diberikan target tapi instrumennya tidak ada,” ungkap Muslim.
Butuh Dukungan Pemerintah Pusat
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perekonomian Setda NTB ini menyebutkan, alasan perlunya dukungan dari Pemerintah Pusat ini karena beberapa hal. Salah satunya letak geografis wilayah penghasil garam terbesar di NTB yaitu Kabupaten Bima cukup jauh.
Sehingga, membutuhkan dukungan pendanaan, penguatan terhadap masyarakat binaan. Termasuk memperbaiki tata kelola irigasi tambak dan jalan produksi tambak.
“Bayangkan, ongkos pengantar garam sampai ke tempat produksi itu Rp15.000 – Rp20.000. Jadi keuntungan masyarakat pemilik tambang ini hanya habis di operasional ini. Kalau dia pakai mobil atau pun dumtrack, jalannya tidak memungkinkan,” jelasnya.
“Ketika di jual itu barang paling mereka dapat untung Rp5 ribu. Jadi costnya lebih besar. Oleh karena itu untuk mewujudkan ini semua butuh perhatian yang lebih serius dari kementerian terkait,” sambungnya.
Namun sebenarnya, lanjut Muslim, produksi garam ini investasinya tidak terlalu mahal. Cuman persoalannya adalah bagaimana menjamin akses kelancaran suplai air dari laut ke tambak masyarakat.
Karena terkadang, saluran irigasinya terlalu sumpek, tingkat sedimentasinya tinggi, sehingga air yang sampai ke tambak garam itu tidak lancar.
“Ini yang saya bilang tadi. Semua hal itu tidak bisa dipikirkan oleh kelautan saja. Bagaimana PUPR juga untuk didorong masuk ke dalam,” bebernya.
“Bahkan kemarin kita sudah menyusun DED terkait dengan bentuk intervensi dalam penataan irigasi di tambak. Namun terkendala anggaran. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa terwujud,” pungkas Muslim menambahkan. (*)
