Ketua DPRD Lobar Siap Pangkas Anggaran Internal Demi Selamatkan Nasib PPPK
Lombok Barat (NTBSatu) – Nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kini berada di persimpangan. Di tengah tekanan anggaran daerah, Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi menegaskan komitmennya untuk mempertahankan para pegawai tersebut, bahkan jika harus memangkas anggaran internal dewan.
Pernyataan ini muncul seiring kekhawatiran terhadap beban belanja pegawai dalam APBD yang ia nilai semakin berat. Namun bagi Ivan, solusi tidak boleh mengorbankan tenaga PPPK yang telah diangkat.
“Harapan kami, kami sangat menginginkan untuk dipertahankan PPPK ini. Harapan kami bisa untuk dipertahankan,” ujarnya, Kamis, 23 April 2026.
Ia menekankan, mempertahankan PPPK adalah tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah. Menurutnya, langkah yang harus pemerintah tempuh bukan pengurangan pegawai, melainkan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ivan mengakui, upaya mencapai target PAD secara maksimal bukan hal mudah di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Meski begitu, ia tetap optimistis target tersebut bisa tercapai.
“Kalau kita mengoptimalkan PAD ini dengan situasi sekarang, mungkin untuk mencapai 100 persen agak berat. Tetapi saya yakin mudah-mudahan tercapai 100 persen,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai persoalan PPPK bukan sekadar urusan anggaran, melainkan ujian kepemimpinan bagi kepala daerah. Ia berharap, Bupati mampu menghadirkan kebijakan yang tepat tanpa harus merumahkan pegawai.
“Di sinilah tempat letak diujinya sebuah kepemimpinan Pak Bupati kita untuk melakukan kebijakan yang betul supaya para PPPK ini tidak sampai dirumahkan,” tegasnya.
Wanti-wanti Sejak Awal
DPRD, kata Ivan, sejak awal telah mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi lonjakan belanja pegawai. Ia menegaskan, langkah mitigasi seharusnya sudah pemerintah daerah siapkan jauh hari.
“Kami sebenarnya sudah mewanti-wanti sejak awal belanja pegawai. Kami minta Pemda antisipasi kemungkinan terburuk demi mengamankan nasib PPPK ini,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Lobar bahkan siap mengambil langkah konkret dengan melakukan efisiensi anggaran dari internal lembaga. Menurutnya, fiskal tidak boleh hanya menjadi beban pegawai di lapangan.
“Kalau memang dibutuhkan untuk melakukan efisiensi, kami di lembaga DPRD ini siap akan melakukan sebuah efisiensi untuk mem-backup (mempertahankan, red) para PPPK ini,” tegas Ivan.
Di tengah tekanan fiskal, keputusan yang pemerintah daerah ambil ke depan akan menjadi penentu, apakah ribuan PPPK tetap bertahan atau justru menjadi korban dari keterbatasan anggaran. (Zani)
