Mataram (NTBSatu) – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Mataram pada Minggu, 6 Juli 2025 lalu kembali menjadi alarm bahaya bagi warga dan pemerintah daerah.
Sayangnya, hingga saat ini, Kota Mataram belum dilengkapi alat pendeteksi dini banjir yang berfungsi memberikan peringatan saat debit air sungai mencapai ambang batas yang patut diwaspadai.
Kondisi tersebut menempatkan warga, khususnya yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, dalam posisi rawan.
Minimnya sistem peringatan dini membuat mereka kesulitan melakukan langkah evakuasi atau penyelamatan secara cepat saat banjir datang tiba-tiba.
Indra, warga Lingkungan Kebon Duren, mengaku rumahnya tidak terdampak langsung dalam kejadian banjir terakhir. Namun ia menyaksikan bagaimana sejumlah rumah tetangganya yang berada di sempadan sungai mengalami kerusakan akibat derasnya arus air.
“Posisi rumah saya memang agak tinggi, jadi tidak kena langsung. Tapi saya lihat sendiri, beberapa rumah yang berada di pinggir sungai sebagian pondasinya tergerus, bahkan ada yang dapurnya roboh,”ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan alat peringatan dini sangat penting. “Kalau ada alarm atau sirine, masyarakat bisa bersiap lebih awal. Kan kita nggak sadar, air tiba-tiba sudah masuk rumah, sudah setinggi lutut,” tambahnya.
Sementara Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki, mengakui belum tersedianya alat pendeteksi banjir di wilayahnya.
Menurutnya, pembangunan alat tersebut membutuhkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Sebab, aliran sungai yang melintasi Kota Mataram juga mengalir dari Kabupaten Lombok Barat.
“Pembuatan alat ini harus sesuai dengan kondisi sungai. Apakah penempatannya di titik pembagian air atau sepanjang aliran. Semua itu perlu kita kaji bersama BWS sebagai pemilik kewenangan pengelolaan sungai,” jelasnya.
Muzaki juga menjelaskan, sebelum pemasangan alat ini, perlu ada pemetaan dari hulu ke hilir untuk menentukan titik-titik rawan yang perlu dibersihkan, ditata, atau dikosongkan sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang.
Butuh Anggaran Besar
Di sisi lain, tantangan utama juga terletak pada persoalan anggaran. Sebagai gambaran, pemasangan satu unit sirine tsunami di wilayah Ampenan membutuhkan dana antara Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Angka tersebut belum termasuk pembangunan menara, pemeliharaan, serta sistem komunikasi pendukung.
Namun, ia tidak menampik bahwa keberadaan alat pendeteksi dini banjir juga penting. Untuk itu pihaknya akan mengupayakan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan instansi teknis terkait.
“Kami menyadari bahwa peringatan dini merupakan bagian penting dalam mitigasi. Ke depan, kami akan bangun komunikasi dengan BWS dan BNPB untuk membahas langkah konkret,” ujarnya. (*)
