Anggaran Kena Pangkas, BPBD Kota Mataram Putar Otak Hadapi Situasi Rawan Bencana
Mataram (NTBSatu) – Di tengah kompleksitas rawan bencana di Kota Mataram, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami pemangkasan anggaran pada 2026.
Kondisi ini membuat BPBD harus berstrategi, agar program penanggulangan bencana tetap berjalan tanpa mengurangi esensi kegiatan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Mataram, Moh. Yusuf mengungkapkan, pihaknya menerima anggaran sekitar Rp300 juta untuk program 2025. Nominal yang ada berpotensi menurun akibat defisit anggaran.
Padahal, kebutuhan penanganan bencana di Mataram semakin besar mengingat karakter wilayah yang kompleks dan rawan.
“Selama ini anggaran selalu kena pangkas. Karena itu, kami harus bersiasat agar program tetap berjalan, meski pesertanya dikurangi. Misalnya saat pelatihan Desa Tangguh Bencana (Destana) biasanya 30 peserta, hanya kami undang setengahnya. Namun, 12 tahapannya tetap kami jelaskan lengkap,” ujar Yusuf, Senin, 8 Desember 2025.
Ia menjelaskan, anggaran kebencanaan di BPBD umumnya bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana yang memadai untuk operasional BPBD, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Namun minimnya anggaran membuat BPBD mengandalkan dukungan BNPB dan pendanaan luar negeri. Sejumlah proyek strategis, seperti Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) membantu delapan kelurahan di Mataram. Termasuk penyediaan tiga alat Early Warning System (EWS) tsunami mendapatkan pembiayaan pusat dan Bank Dunia..
BNPB juga memberi penghargaan berupa kendaraan dapur umum yang selama ini untuk membantu korban banjir di sejumlah titik di Mataram pada Juli lalu.
Risiko Bencana Tinggi, Anggaran Tidak Sebanding
Mataram dikenal memiliki risiko bencana yang beragam. Wilayah pesisir selatan rawan tsunami dan banjir rob. Kawasan Kebon Jeruk rentan longsor, sementara banjir masih menjadi langganan di Kekalik, Sandubaya, dan Babakan.
Kerentanan gempa bumi juga tinggi dan telah BPBD petakan secara detail dengan zona merah dominan berada di Kecamatan Ampenan dan Sekarbela, serta sebagian wilayah Mataram.
Melihat kondisi tersebut, BPBD menargetkan pembentukan Destana di 50 kelurahan sebagai langkah mitigasi berbasis komunitas.
“Kota Mataram ini kompleks bencananya. Karena itu, kita upayakan seluruh kelurahan menjadi Destana,” tegas Yusuf. (*)
