Banjir Rob Terjang Ampenan, Pemkot Mataram Dirikan Posko dan Kerahkan ASN
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram masih menetapkan status siaga darurat bencana meski banjir rob menerjang Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Rabu malam, 21 Januari 2026.
Pemerintah menilai kondisi bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini masih dapat ditangani, tanpa harus menaikkan status menjadi tanggap darurat. Banjir rob akibat gelombang laut setinggi 2–3 meter tersebut mengakibatkan kerusakan pada permukiman warga dan infrastruktur.
Data sementara BPBD Kota Mataram, mencatat sebanyak 18 rumah warga mengalami kerusakan. Sebanyak 25 kepala keluarga atau sekitar 100 jiwa terdampak langsung, akibat air laut yang masuk hingga ke dalam rumah warga.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, Pemkot Mataram saat ini fokus pada penanganan darurat di lapangan, termasuk pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempercepat proses pemulihan awal.
“Tidak dulu. Masih status siaga. Kita masih tangani yang ada sekarang ini dulu,” ujar Mohan, Kamis, 22 Januari 2026.
Sebagai langkah awal penanganan, Pemkot Mataram telah mendirikan posko pengungsian di lokasi terdampak. Posko tersebut sebagai pusat distribusi bantuan logistik agar penyalurannya lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Kita bangunkan posko di situ untuk bisa mensuplai kebutuhan logistik warga terdampak. Dalam kondisi ini warga belum bisa beraktivitas normal karena rumah mereka rusak dan alat memasak belum bisa difungsikan,” katanya.
Mohan menjelaskan, sebagian warga terdampak saat ini mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Posko pengungsian akan disiagakan hingga cuaca kembali normal dan aktivitas warga dapat berjalan seperti biasa.
Petugas Bersiaga di Lokasi
Untuk mendukung penanganan, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Mataram telah bersiaga di lokasi bencana. Pemkot Mataram juga meminta ASN turun langsung membantu warga membersihkan lingkungan permukiman.
Selain penanganan sosial, Pemkot Mataram juga melakukan langkah mitigasi darurat untuk menahan gelombang susulan. Pemerintah bersama warga membangun tanggul sementara menggunakan karung berisi pasir. Pemkot juga meminta bantuan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menyiapkan geobag sebagai penguat penahan gelombang.
“Minimal hari ini atau besok pagi sudah ada penanganan sementara. Kita gotong royong dulu untuk penahan gelombang sementara,” kata Mohan.
Pemkot Belum Bisa Gunakan BTT
Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzakki menyebutkan, hingga saat ini penanganan bencana masih menggunakan anggaran yang tersedia karena status bencana masih siaga. BPBD belum dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum status naik menjadi tanggap darurat.
“Kita masih siaga. Informasi cuaca dari BMKG menunjukkan potensi cuaca ekstrem hingga 26 Januari,” ujarnya.
Namun demikian, BPBD Kota Mataram tengah mempertimbangkan peningkatan status menjadi tanggap darurat guna mempermudah akses bantuan dan penggunaan BTT jika eskalasi bencana terus meningkat.
“Hari ini kita siapkan opsi untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat jika memang dibutuhkan,” katanya.
Banjir rob juga menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur, salah satunya ruas jalan di Kampung Bugis yang amblas akibat terjangan gelombang laut. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena abrasi terus menggerus kawasan permukiman warga.
“Sebelumnya masih tersisa setengah badan jalan, sekarang sudah amblas. Ini menandakan perlunya mitigasi struktural yang bersifat fisik, bukan hanya pencegahan,” ujarnya.
Jika mitigasi struktural tidak segera , pemerintah khawatir permukiman warga di kawasan pesisir akan semakin terancam dan tidak lagi aman untuk dihuni. Namun, upaya tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Harapan kita tentu ada dukungan dari pemerintah pusat untuk penanganan jangka panjang,” tambah Muzakki. (*)
