Mataram (NTBSatu) – Pengusutan dugaan korupsi penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif sejumlah anggota DPRD Lombok Utara, masih berjalan di Kejari Mataram.
Kasi Intelijen Kejari Mataram, Harun Al Rasyid mengatakan, pihaknya masih melakukan telaah. Jaksa memeriksa sejumlah dokumen dan berkas perkara. Hal itu setelah menerima pelimpahan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB beberapa waktu lalu.
“Masih ditelaah,” katanya, Kamis, 10 April 2025.
Harun menyebut, kasus SPPD fiktif DPRD Lombok Utara ini terjadi pada tahun 2019 hingga 2024. Masih berjalan di tahap penyelidikan.
“Baru di Pidsus (Pidana Khusus). Ini (perkara) satu periode,” ujarnya.
Harun sebelumnya menyebut, kasus dugaan korupsi SPPD fiktif itu terjadi pada tahun 2019-2024. Tindak lanjutnya, pihak Kejari Mataram melakukan serangkaian pemeriksaan. Termasuk sejumlah anggota DPRD Lombok Utara.
Berdasarkan penyelidikan awal, jelas Harun, anggota dewan telah mengembalikan temuan SPPD fiktif tersebut. Menurutnya, kasus ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berbeda dengan Kasus 2022
Kejari Mataram tercatat menangani perkara serupa pada medio 2022. Namun Harun mengaku, bahwa ada perbedaan kasus sebelumnya.
“Ada perbedaan. Dari nilainya juga berbeda,” tegasnya memastikan.
Sebelumnya, Plt Asisten pidana khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Elly Rahmawati menyebut, pihaknya menangani kasus SPPD fiktif DPRD Lombok Utara berdasarkan laporan masyarakat.
Berdasarkan aduan, dugaan SPPD fiktif itu terjadi pada periode 2019-2024.
“Informasi dari pelapornya ini bukan semua (anggota DPRD), tetapi hanya sejumlah, oknum saja,” jelasnya.
Elly menyebut, Kejari Mataram sebelumnya pernah mengusut perkara SPPD fiktif tersebut. Karena itu pihak Kejati NTB berkoodinasi dengan mereka.
Kejari Mataram tercatat menangani kasus SPPD fiktif anggota DPRD Lombok Utara pada medio 2022.
Dalam kasus tersebut, Kejari Mataram mencatat ada 30 anggota legislatif dan tujuh pegawai sekretaris dewan yang namanya diduga tercantum sebagai penerima SPPD fiktif. Dugaan tersebut muncul dalam penerbitan di tahun 2021.
Jumlah anggaran yang keluar dari adanya dugaan penerbitan SPPD fiktif cukup bervariatif. Mulai Rp1,8 juta hingga Rp3,9 juta per kepala.
Persoalan ini terungkap dari hasil temuan BPK. Uang SPPD tercatat tidak sesuai laporan untuk biaya penginapan. Sehingga dalam temuan tercantum kerugian negara Rp186,57 juta. (*)
