Mataram (NTBSatu) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan RI dalam hal ini selaku Sekretariat Nasional Open Government Indonesia Indonesia mengadakan pelatihan dengan tajuk “OGP Local Indonesia Camp: Empowerung Champions of Open Government on a Global Scale” yang bertempat di Hotel Aryaduta Bandung (4-8/11).
Pemerintah Indonesia berkomitmen mendorong Keterbukaan Pemerintah salah satunya melalu keanggotaan dalam Open Government Partnership (OGP).
Provinsi NTB telah tergabung dalam OGP sejak tahun 2020 bersama delapan Pemerintah Daerah lain di Indonesia yang terpilih dari total 164 anggota OGP Lokal di seluruh dunia.
OGP Local Indonesia Camp bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Pemerintah Daerah yang menjadi anggota OGP Local Indonesia mengenai tata cara pelaksanaan keanggotaan Indonesia dalam OGP dalam OGP.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, SE, MA.
Ia sebagai keynote speech mendorong kolaborasi antar kota di komunitas global dan penyampaian enam isu strategis yang didorong penguatan dan percepatannya melalui OGI.
Di antaranya, anti korupsi dan pengelolaan anggaran, perlindungan ruang kewargaan dan demokrasi, layanan publik yang inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial. Serta, pengelolaan energi, lingkungan dan sumber daya alam.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., mengajak pemerintah daerah (Pemda) agar menjadikan inovasi sebagai pilar utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.
Ia menekankan, inovasi daerah bukan hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga fondasi strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Data pelaporan inovasi daerah yang terus meningkat harus sejalan dengan manfaat yang diperoleh. Untuk itu, kami terus mendorong daerah menjadikan inovasi sebagai prioritas, sehingga pembangunan di daerah semakin efektif dan efisien,” ungkap Yusharto.
Dalam sesi OGP Local SHaring, Plh Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng., sebagai narasumber menyampaikan tahapan-tahapan yang telah dilalui melalui pemaparan timeline berawal dari tahun 2021 hingga saat ini serta menyampaikan perkembangan program open government NTB.
Dalam sesi ini, Yasrul menekankan pentingnya kemitraan serta kolaborasi multipihak dalam pengembangan inovasi.
“Pemerintah Daerah harus memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak, NTB telah menjalin kemitraan dengan Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Publish What you Pay (PWYP) Indonesia, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB dan Open Government Indonesia, agar program dapat lebih efektif diimplementasikan dan diperluas cakupannya,” tegasnya.
Melalui Open Government Indonesia diharapkan dapat mendorong pemerintah menjadi lebih terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat melalui proses ko-kreasi yang mengkolaborasikan elemen pemerintah dan elemen non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan. (*)
