Mataram (NTBSatu) – Polisi bakal memeriksa sejumlah pejabat Pemprov NTB dugaan korupsi sewa alat berat Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, Dinas PUPR.
Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol I Made Yogi Purusua Utama menyebut, pihaknya sedang menyiapkan untuk pemanggilan sejumlah saksi. Mereka sebelumnya pernah memberikan keterangan saat kasus berjalan di tahap penyelidikan.
“Aakan kembali memberikan keterangan di tahap penyidikan,” katanya kepada NTBSatu, Senin, 28 Oktober 2024.
Di antara saksi tersebut adalah, pihak balai, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB.
“Kami periksa kembali berkaitan dengan retribusi atau pemasukan daerah,” ujar Yogi, sapaan akrab Kasat Reskrim. Setelah itu, Sat Reskrim bakal melakukan gelar perkara.
Selain itu, kepolisian juga telah membawa ekskavator yang mereka temukan di Lombok Timur. “Alat berat berupa ekskavator sudah kami serahkan ke Balai di Ampenan,” ujarnya.
Selain ekskavator, ada juga alat berat lain berupa mixer molen dan dum truk. Saat ini, kepolisian masih mencari tahu keberadaan dua alat bukti tersebut.
“Untuk dua alat berat lainnya, masih proses pencarian,” jelasnya.
Sewa alat berat ini terjadi pada tahun 2021. Yang menyewakan adalah seseorang bernama Fendy. Polisi beberapa kali melayangkan surat pemanggilan. Namun, kata Yogi, hingga saat ini ia belum beriktikad baik mengindahkan pemanggilan tersebut.
“Di alamat KTP, yang bersangkutan asli Kediri, Lombok Barat. Namun informasi di lapangan, ia tinggal di Mamben, Lombok Timur, tempat istrinya,” sebutnya.
Sejumlah Alat Berat Diamankan
Sebelumnya, Sat Reskrim Polresta Mataram mengamankan ekskavator di Lombok Timur pada Senin, 21 Oktober 2024 pagi. Barang berat tersebut sesuai dengan nomor rangka dan data yang polisi terima.
Kasus ini masih berjalan di tahap penyidikan. Akibat aktivitas penyewaan yang Fendy lakukan sejak 2021 tersebut muncul kerugian di internal Balai Pemeliharaan Jalan sebesar Rp1,5 miliar. Angka itu berasal dari harga alat berat yang belum ia kembalikan.
“Itu dari harga mobil molen, ekskavator, dan dum truk,” ujar Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, Kusnadi.
Naiknya kasus ini dari tahap ke penyelidikan setelah Polres Mataram melakukan gelar perkara bersama Dit Reskrimsus Polda NTB pada Rabu, 9 Oktober 2024.
“Hasilnya, kami bersepakat kasus ini naik ke tahap penyidikan,” ungkap Yogi.
Sat Reskrim Polresta Mataram pun telah berkoordinasi dengan jaksa dan Inspektorat NTB untuk Penghitungan Kerugian Negara (PKN).
Di tahap penyelidikan, muncul potensi kerugian negara sebesar Rp3 miliar. Hal itu setelah polisi melakukan gelar bersama Inspektorat NTB.
“Kegiatan sewa ini kan berjalan sejak tahun 2021. Untuk berapa pastinya kami berkoordinasi dengan audit Inspektorat NTB di tahap penyidikan,” jelasnya.
Sebelumnya, penyidik telah meminta dokumen lain ke Sekretaris Dinas PUPR NTB. Pemeriksaan berkas tersebut untuk mengetahui bagaimana penyewaan alat berat tahun 2021 tersebut.
“Kalau ada kontrak bersama pihak lain, barangnya ada atau tidak. Dibayarkan atau tidak,” terang Yogi.
Dokumen yang polisi terima berisi bahwa alat berat seperti ekskavator, mixer molen, dan dum truk merupakan pengadaan dari balai. Barang itu selanjutnya pihak balai sewakan, dan uang hasil sewa seharusnya masuk ke Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).
“Kalau penyewaan, hitungannya harian. Itu dokumen yang kami terima,” jelasnya. (*)
