Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB mengapresiasi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 (Survei Ekonomi Pertanian 2024). Kegiatan tersebut diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di Hotel Golden Palace Mataram, Rabu, 23 Oktober 2024.
Mewakili Pj. Gubernur NTB, Hassanudin, Sekda Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi mengucapkan terima kasih atas giat survei dan pengumpulan data yang BPS lakukan selama ini.
Ia menekankan, Pemprov NTB akan terus mendukung dan mengawal giat BPS demi hadirnya data yang berkualitas dan terpercaya. Sehingga, menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan di daerah.
“InsyaAllah kami dari Pemprov NTB ingin terus mengawal. Karena ini menjadi kebutuhan pemerintah daerah di dalam perumusan-rumusan kebijakan,” ungkap Gita Ariadi.
Dalam kesempatan tersebut, hasil sensus menunjukkan Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang menjadi lumbung pangan nasional. Terdapat beberapa hasil komoditi pertanian yang masuk ke dalam 10 besar terbanyak nasional.
Menanggapi hal tersebut, Gita berharap agar Provinsi NTB nantinya tak hanya sebagai penghasil komoditi pertanian tertentu saja. Tetapi juga, mampu melakukan hilirisasi untuk mengolah komoditi tersebut. Sehingga, mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Kita harapkan perjuangan berikutnya bukan hanya kita mampu memproduksi komoditi. Tetapi bagaimana komoditi ini mampu menghasilkan nilai tambah,” harapnya.
Dirilis Akhir Thahun
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM., menjelaskan Rakorda Sensus Pertanian 2023 ini bertujuan untuk mengevaluasi data-data yang telah dikumpulan dan akan dirilis pada akhir tahun 2024.
Oleh karena itu, ia mengharapkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara BPS Provinsi, BPS Kabupaten Kota, OPD lingkup NTB. Khususnya, lingkup rumpun hijau dan juga dari para akademisi.
“Kita berharap nantinya data dari survei ekonomi pertanian ini merupakan data yang berkualitas, yang nantinya untuk perencanaan. Serta pengambilan kebijakan, dan juga untuk menyusun program khususnya di bidang pertanian. Baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota,” harap Wahyu. (*)
