Mataram (NTBSatu) – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., angkat bicara mengenai usulan penggunaan diagram Voronoi. Usulan tersebut untuk mengatasi permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB zonasi SMA di NTB.
“Setuju, memang setuju,” katanya kepada NTBSatu, Senin, 15 Juli 2024.
“Kita juga sudah punya peta sumber siswa yang akan masuk SMA melalui Dapodik. Datanya dari Jakarta, jadi sudah keliahatan sumber-sumber siswa di mana saja dan akan bersekolah di mana,” tambah Aidy.
Hanya saja masalah tidak tertampungnya calon siswa kembali terulang, karena banyak yang menginginkan di sekolah tertentu. Padahal, masing-masing sekolah itu memiliki daya tampung dan tidak mungkin menerima semua yang berminat.
Selain itu, masalah ini terjadi karena jumlah siswa lulusan SMP sederajat itu meningkat daripada tahun sebelumnya.
“Jumlahnya meningkat tiga ribuan kurang lebih, jadi 53.000. Bahkan, di beberapa zona itu sampai membutuhkan sekolah baru ke depannya,” ungkap Aidy.
Usulan Diagram Voronoi Atasi Masalah PPDB Zonasi
Sebelumnya, Pengamat Pendidikan Universitas Mataram (Unram), Ahmad Junaidi menyarankan Dinas Dikbud NTB menerapkan diagram Voronoi, untuk memetakan zonasi ketika PPDB 2025.
Diagram tersebut untuk melihat sebaran sekolah, sehingga terlihat adanya permasalahan jumlah siswa dan daya tampung yang tak sebanding.
“Dengan diagram Voronoi ini dapat memperhitungkan kekurangan sekolah negeri berada pada titik yang sesuai dengan kepadatan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut. Serta, mempertimbangkan adanya sekolah swasta di zona tersebut,” urai Junaidi kepada NTBSatu, pekan lalu.
Namun, penerapan diagram ini tidak serta merta bisa langsung. Perlu, data lapangan yang akurat terlebih dahulu, untuk mewujudkan tujuan zonasi dan meminimalisir masalah yang muncul ketika masa transisi. Termasuk, mengamokomodasi rasa keadilan semua pihak.
“Persiapan penerapan dengan diagram Voronoi juga harus mulai. Dengan menimbang apakah akan membangun sekolah baru, atau membangun kemintraan dengan sekolah swasta,” ujar Dosen Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unram ini.
“Serta, dengan melibatkan pihak Dukcapil, BPS dalam melihat data, dan bahkan Inspektorat Daerah untuk menindak pelanggaran,” pungkas Junaidi.
