Jakarta (NTBSatu) – Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI), resmi melantik jajaran pengurus baru periode 2025-2030 di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, 19 Juni 2025.
Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal (Purn) Tito Karnavian memimpin langsung pelantikan tersebut. Turut hadir sejumlah tokoh penting nasional, yakni Gubernur Lemhannas, Dr. Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua BPK RI, Pimpinan Komisi II DPR RI. Kemudian, Kadin Pusat, perwakilan Anggota Fraksi DPR RI, DPP Partai, dan lembaga negara lainnya.
Momentum bersejarah ini juga mencatatkan nama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., sebagai Wasekjen Bidang Pemberdayaan Aparatur Negara DPN ADKASI.
“Semoga dengan amanah ini saya dapat membawa semangat baru dalam kancah nasional. Saya optimis bahwa kepengurusan DPN ADKASI kali ini mampu memperkuat peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah,” ungkap Berlian.
DPRD Mitra Strategis Pembangunan Daerah
Dalam kesempatan ini, hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa yang sekaligus mengikuti seminar.
Adapun Ketua Umum DPN ADKASI 2025-2030, yakni Siswanto, S.Pd., M.H. Ia menyampaikan, pengurus baru ADKASI akan fokus pada penguatan kapasitas DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Kolaborasi antar lembaga dan peningkatan peran serta DPRD dalam mengawal aspirasi rakyat menjadi prioritas,” jelas Siswanto.
Ia juga menekankan, kolaborasi dan koordinasi yang efektif adalah kunci menciptakan daerah yang stabil, kondusif, sejahtera, dan makmur.
Kehadiran para tokoh negara dalam pelantikan ini, memperkuat legitimasi ADKASI sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam membangun Indonesia dari daerah.
Dengan tagline “Dari Daerah untuk Indonesia”, ADKASI optimis dapat menjadi wadah transformasi parlemen daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif.
Selain pelantikan, acara ini diisi dengan penandatanganan MoU antara ADKASI dan Lemhannas. Serta, dengan Kadin Pusat. (*)
