Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB meyakini bahwa program Tapera dapat membantu masyarakat secara keseluruhan untuk membeli rumah subsidi.
Terlebih saat ini, kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau backlog provinsi NTB cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Perkim NTB, jumlah backlog di NTB mencapai 203.000 rumah.
Kepala Dinas Perkim NTB, H. Sadimin meyakini bahwa Tapera bertujuan agar saat Indonesia Emas 2045 mendatang, seluruh masyarakat memiliki rumah.
Sampai saat ini, mayoritas backlog di NTB adalah keluarga baru. Untuk rumah tidak layak huni, mencapai 204.000 lebih.
“NTB memiliki jumlah rumah layak huni sekitar 66,31 persen. Capaian ini cukup tinggi, bahkan NTB menduduki posisi ke-12 nasional, sedangkan dalam skala nasional, jumlah rumah layak huni baru mencapai 60 persen,” ungkap Sadimin, dikonfirmasi, Jumat, 31 Mei 2024.
Berita Terkini:
- Kapolda NTB Diakui Nasional, Raih Gelar Pemimpin Visioner 2025
- BREAKING NEWS – BMKG Deteksi Tiga Titik Tsunami di Sulut Pascagempa Magnitudo 7,6
- Vokalis Guns N’ Roses Kibarkan Bendera Palestina saat Konser di Kolombia
- Perintis Fakultas Kedokteran Prof. Hamsu Kadriyan Kandidat Kuat Rebut Posisi Rektor Unram
- Dana Transfer 2026 Dipangkas Rp900 Miliar, Ancaman Capaian Triple Agenda Pemprov NTB
Beberapa waktu lalu, pemerintah merilis Tapera. Tapera merupakan program pemerintah yang bertujuan mengumpulkan dan menyediakan dana berbiaya rendah dengan durasi panjang demi mendukung pembiayaan perumahan.
Melalui program Tapera, Sadimin meyakini bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat mengambil rumah subsidi.
“Rata-rata, keluarga baru masih menumpang di dalam rumah orang tua,” terang Sadimin.
Selama ini, Pemprov NTB belum memiliki program dalam menekan backlog. Sebenarnya, terdapat program rumah subsidi dan rusun. Hanya saja, rumah subsidi hanya untuk orang-orang bergaji, sedangkan rusun merupakan program dari pemerintah pusat.
“Sampai saat ini, para buruh lepas belum bisa mengakses rumah subsidi. Kami sedang mengupayakan kebijakan agar mengakomodir para buruh lepas yang belum memiliki rumah,” tandas Sadimin. (GSR)
