Mataram (NTBSatu) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR-MPR RI.
“Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya Ketua MPR untuk diundur, menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut,” ujar Basuki yang dikutip dari CNN
Basuki mengaku menyesal atas timbulnya kemarahan dari masyarakat terhadap Tapera ini.
“Dengan adanya kemarahan (terhadap Tapera) ini, saya pikir menyesal betul. Saya tidak menyangka,” katanya.
Sebagai Ketua Komite Tapera, Basuki menjelaskan bahwa UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat sudah ada sejak tahun 2016 dan penerapannya diundur hingga tahun 2027 untuk membangun kredibilitas Tapera.
Namun, Basuki memastikan bahwa kebijakan Tapera tetap diberlakukan untuk masyarakat meski ada peluang pengunduran dari tahun 2027.
Berita Terkini:
- Anggaran Fiskal NTB 2024: Inflasi Rp564 Miliar Inflasi, Kemiskinan Rp341 Miliar, dan Stunting Rp47 Miliar
- Jaksa Teliti Berkas Perkara Tersangka Agus
- Pemprov NTB Kembali Pulangkan 5 WNI Asal NTB Terdampak Perang Suriah
- Polisi Kantongi Saksi Kunci Meninggalnya Santriwati Ponpes Al Aziziyah
- DBD di NTB Capai 3.848 Kasus, 7 Orang Meninggal Dunia
“Tetap jadi diberlakukan, ya nanti tergantung putusannya wong itu undang-undang. Kenapa kita harus saling berbenturan begitu, enggak lah, insya Allah enggak,” katanya.
Sebagai informasi, UU Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Tapera merupakan pelaksanaan amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Program Tapera menjadi polemik di masyarakat. Tak sedikit yang menilai Tapera merugikan dan membebani pekerja.
Lewat program Tapera, buruh atau pekerja dengan gaji di atas upah minimum harus membayar 3 persen dari gajinya. (WIL)
