“Apabila dilihat dalam konteks nasional berdasarkan indeks pemerataan guru (IPG), yaitu alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru, dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, hanya 155 saja yang yang memiliki IPG berkategori baik atau setara dengan 30,16 persen,” tambahnya.
Konflik antarbudaya
Fikri juga menerangkan, bahwa untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik, pemerintah telah mengirim guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah 3T.
Menurutnya, solusi tersebut rentan konflik. Ia mencontohkan, seperti di Keerom, Papua, sempat terjadi konflik antara guru di satu sekolah dasar dengan masyarakat lokal.
Baca Juga : Kemendikbudristek Ajak Mahasiswa dan Dosen Cegah Depresi dengan Saling Asah, Asih, dan Asuh
“Pemicu konflik adalah faktor kesenjangan sosial dan budaya antara guru yang kebetulan pendatang dengan masyarakat lokal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Akibatnya, guru menjadi tidak betah karena merasa terancam keamanan dirinya,” terangnya.
Permasalahan kesenjangan sosial budaya ini, katanya, juga menjadi salah satu penyebab gelombang eksodus para guru yang ditempatkan di daerah 3T dan memilih lokasi yang lebih mudah diakses.
“Maka dari itu karena daerah 3T ini memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda dengan wilayah lain, terutama tantangan bagi guru dan tenaga kependidikan, diperlukan pendekatan yang juga berbeda sebagai solusinya. Pendekatan yang sesuai konteks kebutuhan dan kondisi masyarakatnya,” tuturnya.(JEF)
Baca Juga : Muncul Isu Bagi-bagi Uang di Pesantren Jelang Pilpres, Pendakwah Ini Beri Bantahan
