Daerah 3T memang tidak strategis secara geografis, jelasnya, karena umumnya berada di wilayah yang sulit dijangkau.
“Hal ini membuat pembangunan berbagai fasilitas pelayanan di daerah 3T terhambat karena terbatasnya akses menuju pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian,” lanjutnya,
Ketersediaan tenaga pendidik
Baca Juga : Kemendikbudristek Ajak Mahasiswa dan Dosen Cegah Depresi dengan Saling Asah, Asih, dan Asuh
Selain terbatasnya akses dan infrastruktur pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik di daerah 3T juga menjadi faktor kebijakan BDR tidak efektif. Peneliti BRIN, Fikri Muslim menyampaikan, kurangnya jumlah guru di daerah 3T sebenarnya merupakan persoalan lama.
Menurut laporan analisis dari divisi penelitian dan pengembangan (litbang) Kompas, data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2020 menunjukkan bahwa daerah 3T di Indonesia masih kekurangan guru sebanyak 21.676 orang. Dengan rincian, jenjang SD kekurangan guru 6.879 orang, SMP 9.659 orang, SMA 2.850 orang dan SMK 2.288 orang.
“Hal ini menimbulkan ketimpangan yang tinggi dalam angka rasio guru-murid terutama untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Sebagai contoh Kabupaten Yahukimo, Papua, memiliki rasio guru PNS dibandingkan dengan jumlah murid sebesar 1:469 untuk SD dan 1:86 untuk SMP. Padahal, mengacu pada standar parameter dalam Sistem Verifikasi dan Validasi Proses Pembelajaran, Kemendikbud, rasio ideal guru murid jenjang SD yaitu 1:32 dan untuk jenjang SMP 1:36,” ujarnya.
Baca Juga : Muncul Isu Bagi-bagi Uang di Pesantren Jelang Pilpres, Pendakwah Ini Beri Bantahan
