Kasus Satpam Pukul Mahasiswa dan Pendaftaran Jalur Mandiri Unram Pelanggaran Maladministrasi!

Mataram (NTB Satu) - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB menyerahkan dua Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan maladministrasi di lingkup Universitas Mataram (Unram). Dua LAHP itu terkait dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur dalam menetapkan besaran biaya pendaftaran mahasiswa jalur mandiri di Universitas Mataram (Unram). Serta, dugaan maladministrasi perbuatan tidak patut dalam penanganan unjuk rasa oleh tenaga pengaman (Satpam) Unram. LAHP itu diserahkan langsung kepada Rektor Unram, Prof. Bambang Hari Kusumo, di Ruang Rapat Rektor Unram, Senin, 25 September 2023. Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB yang dipimpin langsung Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Dwi Sudarsono membacakan secara langsung LAHP di depan Rektor, Wakil Rektor dan Tim Kuasa Unram "Kami menerima dua laporan berkaitan dengan dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur dalam menetapkan besaran biaya tes masuk jalur mandiri di Unram dan dugaan maladministrasi perbuatan tidak patut dalam penanganan unjuk rasa oleh satuan pengaman (Satpam) Unram," katanya. Baca Juga : Lakukan Transformasi Digital, Perpustakaan Ummat Manfaatkan Artificial Intelligence Video: Perjalanan Karir Dara Wulandari, Finalis Kontestan KDI asal Lombok Tengah Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB? Kaesang Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI KONI NTB Butuh Anggaran Rp36 Miliar untuk Persiapan PON Aceh-Sumut 2024 Terhadap laporan pertama yakni dugaan maladministrasi penyimpangan prosedur dalam menetapkan besaran biaya tes masuk jalur mandiri di Unram, Ombudsman menyimpulkan bahwa tidak ditemukan maladministrasi dalam penetapan besaran biaya tes masuk jalur mandiri di Unram. "Sedangkan terhadap laporan kedua yakni dugaan maladministrasi perbuatan tidak patut dalam penanganan unjuk rasa oleh Satpam Unram, Ombudsman menyimpulkan bahwa ditemukan maladministrasi berupa perbuatan tidak patut dalam menangani unjuk rasa oleh oknum Satpam Unram," ungkapnya. Terhadap terjadinya maladministrasi tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Rektor Unram harus melakukan tindakan korektif untuk segera mengevaluasi kinerja Satpam Unram. "Segera mengevaluasi dengan melibatkan pihak terkait yang melakukan pengamanan dengan cara tidak patut terhadap pengunjuk rasa mahasiswa di Gedung Rektorat Unram pada tanggal 21 Juni 2023," imbuhnya. Kemudian, melengkapi seluruh Satpam Unram dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang aktif dan memberikan pendidikan atau pelatihan sesuai kapasitas jenjang jabatan Satpam. Baca Juga : Lakukan Transformasi Digital, Perpustakaan Ummat Manfaatkan Artificial Intelligence Video: Perjalanan Karir Dara Wulandari, Finalis Kontestan KDI asal Lombok Tengah Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB? Kaesang Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI KONI NTB Butuh Anggaran Rp36 Miliar untuk Persiapan PON Aceh-Sumut 2024 "Serta memperbarui POS AP penanganan demo dengan merujuk pada peraturan yang berlaku. Dengan melibatkan pihak terkait sebagai bentuk perbaikan," tambahnya. Terhadap penyampaian LAHP tersebut, Rektor Unram mengapresiasi Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Unram. "Kami senang Ombudsman turut memantau pelayanan publik di Unram dan kami siap melaksanakan perbaikan-perbaikan yang disarankan Ombudsman guna peningkatan kualitas pelayanan publik di Unram," ujar Prof. Bambang. Bambang menerangkan bahwa dalam menetapkan besaran biaya tes masuk jalur mandiri di Unram pihaknya telah mengumpulkan tim untuk mengkaji dan menganalisa serta memberi masukan terhadap besaran biaya tes masuk jalur mandiri di Unram. "Kami sudah minta Tim Hukum dan bidang terkait untuk mengkaji besaran biaya tes masuk jalur mandiri di Unram. Namun karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemendikbudristek, maka Unram tunduk terhadap Peraturan Pemerintah itu," terangnya. Baca Juga : Lakukan Transformasi Digital, Perpustakaan Ummat Manfaatkan Artificial Intelligence Video: Perjalanan Karir Dara Wulandari, Finalis Kontestan KDI asal Lombok Tengah Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB? Kaesang Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI KONI NTB Butuh Anggaran Rp36 Miliar untuk Persiapan PON Aceh-Sumut 2024 Selain itu, Rektor juga menambahkan bahwa terhadap tindakan Satpam tersebut pihaknya akan melakukan evaluasi dan pembinaan. "Kami akui bahwa Satpam kami di lapangan tergiring suasana di lapangan, sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi karena mereka diserang sehingga mereka juga melakukan hal yang sama dalam rangka mempertahankan diri, namun hal tersebut dipandang berbeda oleh mahasiswa. Kami juga punya rekaman mahasiswa menyerang Satpam namun kami lebih mengutamakan restorative justice sehingga mendapat penyelesaian terbaik untuk semua pihak," tuturnya. Bambang pun menegaskan, pihaknya siap melaksanakan saran korektif dari Ombudsman terkait standar Satpam di Unram. "Kami siap melaksanakan saran korektif Ombudsman," tutupnya. (JEF) Baca Juga : Lakukan Transformasi Digital, Perpustakaan Ummat Manfaatkan Artificial Intelligence Video: Perjalanan Karir Dara Wulandari, Finalis Kontestan KDI asal Lombok Tengah Visi ‘Maju Melaju’ Tapi Minta Pejabatnya Mundur, Apa Maksud Pj. Gubernur NTB? Kaesang Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI KONI NTB Butuh Anggaran Rp36 Miliar untuk Persiapan PON Aceh-Sumut 2024