Jika Utang Pemprov Lunas, Proyek Fisik APBD NTB Murni 2023 akan Segera Berjalan

Mataram (NTB Satu) - Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir mengklaim saat ini pembayaran utang Pemerintah Provinsi NTB nyaris tuntas. "Dan alhamdulillah pembayaran utang yang murni 2022 itu sudah 99 persen tuntas," ujarnya saat dikonfirmasi Jum'at, 28 Juli 2023. Setelah penuntasan pembayaran utang Pemprov tersebut, politisi PPP ini mengungkapkan, DPRD NTB akan segera melakukan pengawasan terkait dengan realisasi dari APBD murni 2023. Menurutnya, saat ini realisasi dari pelaksanaan proyek fisik yang bersumber dari PAD NTB masih sekitar 10 persen. Oleh karena itu, pemprov diminta untuk mempercepat realisasi yang masih belum tereksekusi. Baca Juga : Polemik Utang Pemprov, Ketua KAMMI NTB Minta DPRD Turut Bertanggung Jawab Pemprov NTB Refocusing APBD 2023 untuk Bayar Utang ke Kontraktor Pemprov NTB Komitmen Bayar Utang Kontraktor Sesuai Kemampuan Daerah Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor "Proyek Fisik yang APBD murni 2023, realisasi belum 10 persen, jauh sekali dari target, semuanya belum ada yang jalan, terutama fisik," ungkapnya. "Untuk realisasi 2023 belum ada yang jalan, makanya akan dipanggil PPK untuk membuat kontrak," tambahnya. Tetapi, ia menilai, sejauh ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum diizinkan untuk melakukan kontrak terhadap pengerjaan fisik yang bersumber dari PAD. "PPK belum berani buatkan kontrak, karena belum diizinin oleh BPKAD," ucapnya. Sementara itu, ia menerangkan, dalam evaluasi APBD murni pemprov NTB 2023, pihaknya berharap agar ada penyelesaian dari mandegnya realisasi anggaran yang masih 10 persen. Baca Juga : Polemik Utang Pemprov, Ketua KAMMI NTB Minta DPRD Turut Bertanggung Jawab Pemprov NTB Refocusing APBD 2023 untuk Bayar Utang ke Kontraktor Pemprov NTB Komitmen Bayar Utang Kontraktor Sesuai Kemampuan Daerah Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor "Evaluasi murni betul-betul belum ada yang dikerjakan secara fisik, dari realisasi keuangan maupun fisik, selama ini kita berkutat pada pembayaran," jelasnya. Lebih lanjut, mengenai rentang waktu cukup singkat, yang dikhawatirkan tidak mencapai target dari pelaksanaan proyek untuk menuntaskan realisasi anggaran APBD murni 2023, ia mengaku akan sesegera mungkin dilakukan kontrak oleh PPK. "Bisalah dikejar dalam waktu dua bulan ini, Kalau dalam pengerjaan tidak ada masalah lah, kecuali dari proyek besar, tapi tidak ada yang proyek besar," jelasnya. Pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD murni menurutnya, hanya akan mengeksekusi dari PAD. Baca Juga : Polemik Utang Pemprov, Ketua KAMMI NTB Minta DPRD Turut Bertanggung Jawab Pemprov NTB Refocusing APBD 2023 untuk Bayar Utang ke Kontraktor Pemprov NTB Komitmen Bayar Utang Kontraktor Sesuai Kemampuan Daerah Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor "Kalau DAK yang sumber dana dari pusat APBN itu sudah jalan, dan banyak yang sudah jadi," ungkapnya. Oleh karenanya, ia akan terus mengawasi sumber pembiayaan yang berasal dari PAD, karena ia menilai, capaian targetnya masih 10 persen pengerjaannya. "Ini kita bicara yang sumber dananya dari PAD," terangnya. Mengenai, berapa nominal anggaran yang masih belum terealisasi dari APBD murni 2023, ia mengaku belum mengetahui angka real dari realisasinya. "Belum diketahui untuk saat ini," tandasnya. (ADH) Baca Juga : Polemik Utang Pemprov, Ketua KAMMI NTB Minta DPRD Turut Bertanggung Jawab Pemprov NTB Refocusing APBD 2023 untuk Bayar Utang ke Kontraktor Pemprov NTB Komitmen Bayar Utang Kontraktor Sesuai Kemampuan Daerah Menakar Risiko Ekonomi NTB Dampak Skenario Bayar Utang Kontraktor