Mataram (NTB Satu) – Persoalan mengenai utang Pemprov NTB terhadap sejumlah rekanan membuat Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB Muhammad Amri Akbar turut memberikan komentarnya.
Amri menilai persoalan utang ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran daerah. Ia mengungkapkan secara peraturan penyusunan anggaran daerah itu tidak terlepas dari adanya peran dari lembaga legislatif atau DPRD.
Pada lembaga DPRD menurutnya ada yang namanya proses budgeting, sehingga seluruh anggaran pemprov di bahas tuntas oleh seluruh anggota dewan melalui Badan Anggaran (Banggar).
“Kita mengetahui setiap kebijakan yang di eksekusi oleh Gubernur itu melalui persetujuan dari DPRD Provinsi NTB, kami melihat harus berimbang juga. Tuntutan itu (kontraktor) harus juga disuarakan ke DPRD terutama kepada pimpinan DPRD serta pimpinan Banggar, apalagi hutang ini banyak bersumber dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD,” ujar Mahasiswa S2 Ekonomi Unram ini Sabtu 6 Mei 2023.
Kemudian persoalan utang ini menurutnya haruslah dilihat secara bijak mulai dari hulu ke hilir. Ia menyayangkan adanya pernyataan yang menyudutkan kebijakan pemprov, padahal Pemprov telah berkomitmen untuk menyelesaikan utang tersebut kepada rekanan.
Lebih jauh Amri melihat utang ini bisa terselesaikan asalkan ada kemauan keras dari DPRD untuk lebih bijak dalam menyusun anggaran. Terlebih ada anggaran yang dinilai tidak perlu harus lebih awal untuk dialihkan dalam proses penuntasan utang.
“Kalau memang mau serius menyelesaikan utang ini, DPRD harus berani mengambil sikap untuk melakukan recofusing anggaran. Melakukan koreksi terkait dengan pembelanjaan yang tidak perlu dan juga mengenai pendapatan anggaran kita, serta menyesuaiakan hasrat untuk belanja dengan pendapatan real daerah,” katanya.
Solusi utama dalam penyelesaian utang ini, selain dari adanya komitmen Pemprov Amri menilai DPRD harus berbesar hati untuk menyesuaiakan porsi anggarannya terlebih pada dana pokir anggota dewan untuk membantu kondisi keuangan daerah.
“Sesuaikan aja pembelanjaan dan pendapatan anggaran, proses produksi kebijakan ini kan melalui badan anggaran, maka DPRD lah solusi untuk menyehatkan APBD kita ini, pokir juga bisa dikurangi,” jelas dia.
“DPRD harus juga berkomitmen jangan cuma hanya melibatkan hutang ini seolah-olah kesalahan di eksekutif saja, DPRD juga bertanggung jawab terhadap itu karena mereka ikut membahas juga,” tambahnya.
Mengenai adanya rekanan yang ingin kemah di pendopo Gubernur sebagai aksi simbolik para rekanan yang belum terbayarkan. Amri mengatakan hal itu wajar sebagai ekspresi, tetapi ia menyarankan agar jangan hanya ke Gubernur tapi juga ke DPRD.
“Kalau perlu gembok semua mobil dinas di DPRD tagih di DPRD juga, karena anggaran itu diketok di DPRD juga,” tandasnya.
Sebelumnya Pemprov NTB memastikan telah berkomitmen untuk melunasi utang kepada kontraktor yang ada di NTB. Bahkan, beberapa utang tersebut sudah dilunasi. Meski demikian, Gubernur NTB mengimbau kepada kontraktor agar pelunasan biaya konstruksi di NTB dilakukan secara bertahap.
Sesuai dengan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nusa Tenggara Barat (NTB) bahwa sisa utang pemerintah provinsi kepada kontraktor sebesar Rp223 miliar
“Sampai dengan hari ini total sisa utang Rp223 miliar kepada rekanan. Dan pembayaran terus berjalan, setiap hari kita update,” kata Kepala BPKAD NTB Samsul Rizal belum lama ini. (ADH/MYM)
